RK Diperiksa soal Kerumunan Rizieq di Megamendung Hari Ini

Polri menyatakan bakal mendalami keterangan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil terkait dengan kerumunan yang terjadi dalam acara Pemimpin FPI, Rizieq Shihab di Megamendung, Kabupaten Bogor.

Selain itu, polisi juga ingin mengetahui apakah peraturan gubernur Jawa Barat tentang penanganan Covid-19 dijalankan ketika terjadi kerumunan di Megamendung.

"Bagaimana implementasinya (Pergub) ke bawah, apa perintahnya ke bawah? Kemudian beliau mengetahui kejadian kemarin apa reaksinya? Apa upayanya? Tentunya ini yang akan digali oleh penyidik," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Awi Setiyono, di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (19/11).

Awi mengatakan Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, sudah mengkonfirmasi akan menghadiri permintaan klarifikasi di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan sekitar pukul 10.00 WIB, Jumat (20/11).

Terkait pemeriksaan Emil yang dilakukan di Jakarta, Awi menyebut terjadi karena pihaknya menerjunkan tim gabungan dari Dittipidum Bareskrim Polri dan Ditreskrimum Polda Jabar.

"Tentunya, kami bersinergi terkait pemanggilan Gubernur Jawa Barat di Bareskrim. Beliau tentunya dipanggil kapasitasnya sebagai Gubernur Jawa Barat," ujarnya.

Selain RK, saksi lain yang akan dimintai keterangan terkait kerumunan di Megamendung, Jawa Barat ialah Kepala Desa Sukagalih Megamendung Alwasyah Sudarman, Ketua RW 3 Megamendung Agus, dan Camat Megamendung Endi Rismawan.

Kemudian Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor A Agus Ridallah, Panitia FPI Habib Muchsin Al-atas, Kepala Desa Kuta Megamendung Kusnadi, Ketua RT 1 Megamendung Marno, Bupati Bogor Ade Yasin, Sekretaris Daerah Bogor Burhanudin, serta Bhabinkamtibmas Megamendung Aiptu Dadang Sugiana.

Khusus untuk pemeriksaan Ade Yasin akan dijadwalkan ulang lantaran yang bersangkutan dinyatakan positif virus corona. Selain RK, seluruh saksi itu akan diperiska di Polda Jabar.

"Kemudian 10 saksi yang lainnya dikonfirmasi di Polda Jawa Barat. Ini terkait dengan locus di Megamendung," katanya.

Selain kerumunan Megamendung, polisi juga tengah mengusut dugaan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan pernikahan putri Rizieq Shihab di Petamburan, Jakarta Pusat.

Polisi telah meminta klarifikasi sejumlah pihak, termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Anies yang diperiksa di Polda Metro Jaya, dicecar 33 pertanyaan selama kurang lebih 10 jam.

Ridwan Kamil, dalam acara Mata Najwa, Rabu(18/11) mengungkapkan alasan pihaknya dan kepolisian memutuskan tak membubarkan kerumunan massa di Megamendung, Bogor, Jawa Barat.

Menurut dia, membubarkan massa yang telah berkumpul dalam jumlah banyak di satu tempat, tak sesederhana di teori. Kondisi itu serupa dengan sejumlah demo buruh saat menolak UU Omnibus Law Ciptaker. Meski kerumunan dilarang, jumlah massa yang tak sedikit, katanya, membuat aparat keamanan terpaksa membiarkan, dan hanya bisa menjaga ketertiban.

"Diskresi pendekatan keamanan tidak sesederhana di teori. Seperti demo Omnibus law. Ada demo buruh. Kan harusnya nggak boleh," katanya."Tapi kalau sudah konsentrasi massa berlimpah, akhirnya yang dilakukan adalah membiarkan tapi menjaga ketertiban."

Emil menegaskan bahwa pihaknya telah mengambil sejumlah langkah untuk mengantisipasi kerumunan massa Rizieq di Megamendung. Namun, kala itu, euforia massa tak lagi bisa bendung sehingga keesokan harinya Polda Jabar menerjunkan setidaknya 1.200 personel untuk berjaga-jaga.

Menurut dia, kondisi itu sudah tak lagi menjadi wewenang pemerintah daerah. Namun, menjadi wewenang aparat kepolisian dan keamanan di lapangan.

Emil juga menerima laporan bahwa kala itu kerumunan simpatisan Rizieq sudah tak lagi bisa dibubarkan. Pihak keamanan, kata dia, hanya memiliki dua opsi, pendekatan humanis dan represif.

Namun, pendekatan represif berpotensi menimbulkan ricuh yang dapat menimbulkan isu miring di tengah masyarakat. Sedangkan, opsi kedua aparat memberi pengertian dan menghimbau agar massa menerapkan protokol kesehatan.

"Tapi keputusan itu yang berkonsekuensi dalam kepolisian yang mengakibatkan Kapolres dan Kapolda tergeser," katanya.