Hindari Kerumunan, Mahfud Minta Atur Jadwal Nyoblos di TPS

CNN Indonesia | Selasa, 24/11/2020 04:01 WIB

Menko Polhukam Mahfud MD mewanti penyelenggara Pilkada 2020 untuk memastikan jadwal pencoblosan agar tak terjadi penumpukan orang di masing-masing TPS.

Menko Polhukam, Mahfud MD (kiri) didampingi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kanan) saat membahas penanganan pengamanan ratusan WNI yang baru saja dievakuasi ke Kabupaten Natuna dari Wuhan, China. (Foto: ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengingatkan petugas penyelenggara Pilkada Serentak 2020 untuk mengatur jadwal pemilih melakukan pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Tujuannya, agar tak terjadi penumpukan atau kerumunan orang di hari-H pencoblosan pada 9 Desember 2020.

Lihat juga:

Ragam Bahaya Pilkada Corona: Klaster Baru Hingga Kecurangan

"Diantisipasi betul kemungkinan kerumunan, agar dihindari penumpukan orang dengan mengatur jam dan jadwal orang melakukan pemilihan," tutur Mahfud melalui siaran pers yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (23/11).

Ia juga meminta agar protokol kesehatan wajib diterapkan dengan sungguh-sungguh pada setiap tahapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.

Selain itu, Menko Polhukam turut mengimbau siapapun untuk menjaga agar situasi tetap kondusif jelang hari pencoblosan Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember mendatang.

Dia meminta semua elemen, baik penyelenggara, peserta, pemerintah daerah, aparat keamanan hingga seluruh masyarakat menjaga situasi tetap aman.

"Dua belas hari ke depan kita jangan sampai lengah, kita jaga betul agar situasi tetap kondusif. Masa tenang tanggal 6-8 Desember juga harus kita pastikan benar-benar tenang," kata Mahfud.

Lihat juga:

Sebulan Kampanye Pilkada, Pelanggaran Protokol Nyaris Seribu

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga meminta dukungan agar pelaksanaan Pilkada berjalan kondusif. Apalagi kata dia, situasi penyelenggaraan Pilkada kali ini terbilang luar biasa lantaran digelar di tengah wabah virus corona.

Penyelenggaraan Pilkada, lanjut Tito, tak bisa hanya diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) belaka. Seluruh pihak pantang berpangku tangan dan wajib ikut mengambil peran demi kelancaran Pilkada.

"Tidak akan mungkin penyelenggara KPU bekerja sendiri dengan jajarannya. Karena memang situasi Pilkada saat ini, belum pernah terjadi dalam sejarah bangsa Indonesia, di tengah pandemi. Ini baru pertama kali, pengalaman baru bagi kita semua," ucap Mendagri Tito Karnavian.

Infografis Daftar Daerah Rawan Konflik Pilkada. (Foto: CNNIndonesia/Basith Subastian)