RUU Kesejahteraan Lansia Dikeluarkan dari Prolegnas Prioritas

CNN Indonesia | Rabu, 25/11/2020 00:30 WIB
Rapat panitia kerja DPR memutuskan untuk mengeluarkan RUU tentang Kesejahteraan Lansia dari daftar Prolegnas Prioritas 2021. Ilustrasi kompleks parlemen Senayan. (Foto: Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia --

Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lansia) dikeluarkan dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021.

Hal tersebut diketahui dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Prolegnas Prioritas 2021 yang digelar pada Selasa (24/11).

RUU Kesejahteraan Lansia sebelumnya masih diusulkan masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas dalam rapat pembahasan di Baleg DPR pekan lalu, Selasa (17/11). Kenyataannya, itu tak masuk Prolegnas Prioritas 2021 yang diterima CNNIndonesia.com pada Selasa (24/11).


Badan Legislasi (Baleg) DPR RI tidak menjelaskan alasan tidak mengusulkan RUU Kesejahteraan Lansia masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021.

Wakil Ketua Baleg DPR Willy Aditya hanya berkata sebanyak 26 dari 38 RUU tersebut merupakan rancangan regulasi yang diusulkan oleh pihaknya.

"Hasil inventarisasi yang dilakukan Badan Legislasi dan rapat kerja kemarin, terdapat usulan 26 judul RUU masuk dalam prolegnas RUU prioritas 2021 yang diusulkan DPR RI," kata Willy dalam Rapat Baleg, Selasa (24/11).

Berdasarkan dokumen yang diterima CNNIndonesia.com, sebanyak 26 RUU usulan DPR yang akan masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2021 adalah sebagai berikut:

1. RUU tentang Perubahan atas UU no 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, usulan Komisi I DPR
2. RUU tentang Perubahan atas UU no 7 tahun 2017 tentang Pemilu, usulan Komisi II DPR RI
3. RUU tentang Perubahan UU nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan, usulan Komisi III DPR RI
4. RUU tentang Jabatan Hakim, usulan Komisi III DPR RI
5. RUU tentang perubahan UU nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, usulan Komisi IV DPR RI
6. RUU tentang Perubahan UU nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan, usulan Komisi V DPR RI
7. RUU tentang Perubahan atas UU nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN, usulan Komisi VI DPR RI
8. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan, usulan Komisi VII DPR RI

Infografis Pasal-pasal Kontroversi RUU Ketahanan KeluargaInfografis Pasal-pasal Kontroversi RUU Ketahanan Keluarga. (Foto: CNNIndonesia/Basith Subastian)

9. RUU tentang Perubahan UU nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, usulan Komisi VIII DPR RI
10. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan, usulan Komisi IX DPR RI
11. RUU tentang Perubahan atas UU nomor 3 tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, usulan Komisi X DPR RI
12. RUU tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (omnibus law), usukan Komisi XI/pemerintah
13. RUU tentang Perubahan Kedua atas UU nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia, usulan Baleg DPR RI
14. RUU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila (Judul RUU berubah menjadi RUU tentang Haluan Ideologi Pancasila), usulan Baleg DPR RI
15. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, usulan Baleg DPR RI
16. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat, usulan Baleg DPR RI

17. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, usulan Baleg DPR RI
18 RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, usulan Baleg DPR RI
19. RUU tentang Pendidikan Kedokteran, usulan Baleg
20. RUU tentang Perubahan atas UU nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, usulan anggota DPR RI
21. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat, usulan anggota DPR RI
22. RUU tentang Profesi Psikologi (judul RUU berubah menjadi RUU tentang Praktik Psikologi), usulan anggota DPR RI
23. RUU tentang Ketahanan Keluarga, usulan anggota DPR RI
24. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol, usulan anggota DPR RI
25. RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama (RUU tentang Perlindungan Kiai dan Guru Ngaji), usulan anggota DPR RI
26. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, usulan anggota DPR RI

Sementara RUU usulan pemerintah berjumlah 10. setelah pemerintah meminta agar tiga rancangan regulasi yakni Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), RUU Pemasyarakatan (PAS), serta RUU Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak masuk Prolegnas Prioritas 2021. Sebanyak 10 RUU itu adalah sebagai berikut:

1. RUU tentang Perlindungan Data Pribadi
2. RUU tentang Perubahan atas UU nomor 1 tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia
3. RUU tentang Perubahan atas UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
4. RUU tentang Perubahan atas UU nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
5. RUU tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
6. RUU tentang Ibu Kota Negara
7. RUU tentang Perubahan atas UU nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan
8. RUU tentang Hukum Acara Perdata
9. RUU tentang Wabah
10. RUU tentang Reformasi Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (omnibus law)

Sedangkan, RUU usulan DPD adalah sebagai berikut:

1. RUU tentang Daerah Kepulauan
2. RUU tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

(mts/nma/NMA)

[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK