Mabes Polri menyerahkan kepada jajaran kepolisian di daerah masing-masing untuk menyikapi pergerakan massa yang mulai bergejolak untuk menolak imam besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.
Untuk diketahui dalam sepekan terakhir terjadi aksi penolakan oleh sejumlah ormas di beberapa daerah. Mereka menentang safari dakwah oleh Rizieq yang dijadwalkan usai pulang dari Arab Saudi pada Selasa (10/11) lalu.
"Jadi kalau dinamika-dinamika yang ada di lapangan tentunya para Kepala satuan Wilayah, Kapolda, Kapolres itu kemudian akan menyikapi hal tersebut," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Pol Awi Setiyono di Mabes Polri, Jakarta, Rabu (25/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dia menuturkan setiap daerah memiliki pertimbangannya masing-masing terkait dengan eskalasi pergerakan massa yang terjadi di wilayah. Oleh sebab itu, penindakan yang dilakukan oleh masing-masing daerah tidak selalu sama.
Termasuk, kata Awi, penilaian terhadap dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang mungkin terjadi selama aksi tersebut terlaksana.
"Mulai dari pengamanan, hal-hal terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan, tentunya itu juga kami lakukan secara bertahap," ucapnya.
"Kami dorong untuk pimpinan wilayah untuk memberikan penilaian sendiri, punishment, kapan dia harus preemtif, kapan dia harus preventif, kapan harus operasi penegakan hukum" tambahnya.
Pimpinan Polri, tegas Awi, telah mengeluarkan pedoman dalam penanganan kerumunan dan pelanggaran protokol kesehatan Covid-19. Oleh sebab itu, Mabes Polri sebagai pusat komandan Korps Bhayangkara mendorong agar setiap jajaran kepolisian di daerah dapat bertindak tegas dalam menindak pelanggaran-pelanggaran itu.
"Tataran sudah ada, Undang-Undang sudah jelas, sampai Perda, termasuk kita juga mempertimbangkan kearifan lokal," kata dia.
Sebagai informasi, beberapa ormas daerah yang gencar menyuarakan penolakan Rizieq seperti terjadi di Medan, Serang, Bandung, dan Surabaya.
Di Bandung, massa yang mengatasnamakan diri dari Front Pembela Bangsa menolak kedatangan Rizieq dengan membakar spanduk yang memuat gambar orang nomor satu di FPI itu. Aksi itu dilakukan massa di depan Gedung DPRD Jabar, Senin (23/11) lalu.
Di Medan, ratusan masyarakat yang tergabung dalam Laskar Front Pembela Pancasila (FPP) menggelar aksi di depan kantor Pemprov Sumatera Utara di Medan, Jumat (20/11). Mereka menolak kedatangan Rizieq yang kabarnya akan turut singgah ke Sumut dalam agenda safari dakwahnya.
Teranyar aksi penolakan terhadap Rizieq dilakukan oleh ratusan massa yang mengklaim sebagai Aliansi Arek Suroboyo di depan Gedung Negara Grahadi pada Selasa (24/11). Aksi tersebut berujung bentrok dengan puluhan orang simpatisan FPI.
Bentrok bermula saat Aliansi Arek Suroboyo menyampaikan orasi hingga pemasangan spanduk penolakan FPI di Jalan Gubernur Suryo, dan membubarkan diri sekitar pukul 13.00-14.00 waktu setempat.
Selain itu, sebelumnya, pada pekan lalu para prajurit TNI di Kodam Jaya melakukan penurunan baliho-baliho bergambar Rizieq Shihab di kawasan Jakarta, terutama yan terdapat pesan revolusi akhlak. Atas perintah penurunan oleh Pangdam Jaya Mayjen TNI Dudung Abdurrachman tersebut, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto disebut merestuinya tapi tidak memberikan komando.