JDCN, Forum Kolaborasi Pemprov DKI demi Kemajuan Jakarta

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengembangkan sebuah konsep kolaborasi bernama Jakarta Development Collaboration Network (JDCN) sebagai forum kolaborasi yang menyatukan perbedaan dengan satu misi, yakni memajukan Jakarta.

Kepala Biro Kerja Sama Daerah Provinsi DKI Jakarta Andhika Permata mengatakan, konsep tersebut lahir dari ide-ide dari berbagai kalangan masyarakat untuk memajukan Jakarta. Selain itu, juga merupakan wujud dari model City 4.0.

"Ini adalah forum kolaborasi dan ko-kreasi yang akan memfasilitasi berbagai bentuk kolaborasi di Jakarta. Tentunya, kita semua ingin menjadikan Jakarta sebagai kota yang berkelanjutan, modern, sejahtera, dan tangguh demi kebahagiaan warganya dengan terwujudnya model Kota 4.0," kata Andhika.

Ia menjelaskan, dalam JDCN, warga berperan sebagai ko-kreator, sementara pemerintah sebagai kolaborator. Warga dapat memberikan bantuan kepada warga lain yang membutuhkan. Pemprov DKI Jakarta menjadi fasilitator dengan menyediakan wadah kolaborasi yang menghubungkan donatur dan penerima bantuan.

Salah satu produk program JDCN adalah Kolaborasi Sosial Berskala Besar (KSBB) untuk meringankan beban warga di tengah pandemi Covid-19. Melalui KSBB, warga yang ingin memberi bantuan akan dipertemukan dengan calon penerima yang butuh dibantu.

Dalam program-program KSBB, lanjut Andhikan, kolaborator dapat berpartisipasi dengan memberikan bantuan spesifik dengan target yang telah didata dalam platform KSBB. Sebagai contoh, seorang warga yang membutuhkan makanan saat isolasi mandiri akan dipertemukan dengan warga yang mendonasikan makanan.

Sebelumnya, juga melalui JDCN, Pemprov DKI berkolaborasi membantu penanganan pandemi bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi DKI Jakarta. Tercatat, ada 208 kolaborator yang membantu dalam beragam bentuk, seperti Alat Pelindung Diri (APD) dan makanan.

Salah satu kolaborator tersebut adalah Aksi Cepat Tanggap, yang berbasis pangan.Presiden ACT IbnuKhajar menyampaikan, ACT mendistribusikan langsung bantuan dengan memanfaatkan transportasi daring. Dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta menyediakan data wilayah yang mendapat bantuan dan memantau pendistribusian.

Ibnu menyebut, dengan adanya data tersebut bantuan bisa diberikan tepat sasaran dan tidak terjadi tumpang tindih dalam pendistribusian.

"Pemprov DKI Jakarta sudah mempunyai data sebaran penerima manfaat, yang basisnya berkoordinasi langsung dari masing-masing Kantor Wali Kota Administrasi. Kami bersyukur, karena dengan cara ini tidak ada tumpang tindih antar lembaga. Pendistribusian bantuan oleh setiap lembaga punya fokus yang berbeda-beda," ungkap Ibnu.