PILKADA DEPOK

Repot Kader PKS Sendirian Debat Hadapi Jagoan Gerindra-PDIP

CNN Indonesia | Selasa, 01/12/2020 08:11 WIB
Kader PKS Imam Budihartono tidak didampingi cawalkot Mohammad Idris saat debat melawan Pradi-Afifah di Pilkada Depok. Ilustrasi simulasi Pilkada 2020 (CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia --

Kader PKS yang menjadi calon wakil wali kota Depok di Pilkada 2020, Imam Budihartono harus menghadapi Pradi Supriatna-Afifah Alia dalam debat publik putaran kedua. Imam, yang tak didampingi cawalkot Mohammad Idris, begitu sibuk menanggapi serangan dari Pradi-Afifah.

Idris diketahui absen dalam sesi debat kedua Pilkada Depok pada Senin (30/11) malam lantaran tengah menjalani perawatan di RSUD Kota Depok usai dinyatakan positif Covid-19 pada Kamis (26/11) lalu.

Menghadapi lawannya dari koalisi Gerindra-PDIP, Imam sejak awal mengklaim prestasi Pemkot Depok soal program 1.000 kios. Menurut dia, Pemkot Depok telah berhasil memfasilitasi kegiatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).


Pemkot Depok, kata dia, juga telah berhasil dalam mencetak 1.500 wirausaha baru 1.000 kios UMKM di alun-alun kota. Untuk membuktikan klaimnya, Imam tak lupa membawa kolang kaling yang dianggapnya sebagai salah satu produk UMKM yang bertahan di tengah krisis ekonomi akibat pandemi Covid-19.

"Saya membawa salah satu produk UMKM berupa kolang kaling yang dia tetap bertahan di tengah kondisi Covid-19. Ke depan Idris-Imam akan mencetak 5 ribu pengusaha baru dan start up, dan 1.000 perempuan pengusaha," kata Imam.

Membantah klaim Imam, Calon Wakil Wali Kota Depok dari PDIP, Afifah Alia mempertanyakan program 1.000 kios yang menurutnya justru dinilai gagal. Afifah menyebut, 1.000 kios yang dijanjikan petahana saat ini tidak terealisasi dan kios-kios itu kosong alias tidak dihuni.

"Kedua, lebih dari 200 boot tidak terpakai saat ini. Jadi pertanyaannya jangan cuma bicara tapi lihat kenyataan di lapangan?" Kata dia.

Menjawab pertanyaan tersebut, Imam menyebut Afifah telah sesumbar dan tak menggunakan data. Dengan mengklaim petahana, Imam mengatakan, Pemkot Depok telah menciptakan 1.000 kios di berbagai tempat, seperti mall hingga minimarket.

Persoalannya, kata Imam, pandemi Covid-19 membuat sebagian di antara mereka kolaps dan tak bisa bertahan, meski ada pula yang tetap sukses. Namun, kata dia, kondisi itu lazim dalam kultur bisnis.

"Mungkin Bu Afifah mengeluarkan pendapat tidak memakai data. Karena kami sebagai Pemerintah Kota Depok telah membuat 1.000 kios di berbagai tempat. Termasuk di tempat-tempat minimarket dan mall," kata Imam.

"Kami ingatkan di sini ada Bu Dian, pemilik Zalzi Bakrie salah satu yang berhasil menjual roti, di depan mini market di wilayah Pekapuran. Lalu ada Bu Evi pedagang cilok di ITC dan sekarang masih berhasil menjual dagangannya," imbuhnya.

Wali Kota Depok, Mohammad Idris.Wali Kota Depok, Mohammad Idris tak bisa mengikuti debat publik putaran kedua pilkada karena positif Covid-19 (CNN Indonesia/ Ryan Hadi Suhendra)

Minus Tenaga Medis

Afifah sempat menyinggung minus tenaga medis yang saat ini dialami Pemkot Depok di tengah Pandemi Covid-19. Menurutnya, banyak tenaga medis justru ditempatkan di struktur pemerintahan Kota Depok.

Menjawab pertanyaan Afifah, Imam menyebut penempatan seseorang dalam struktur pemerintahan telah melalui pertimbangan matang. Selama berstatus ASN dan memenuhi kriteria, katanya, tak ada yang salah menempatkan seorang dokter dalam struktur pemerintahan.

"Bukan berarti seorang dokter tidak boleh menempatkan di tempat-tempat karena dari sisi golongan dan eselonnya sudah dimungkinkan untuk menempatkan golongan tersebut," kata Imam.

Pasangan Afifah, selalu Calon Wali Kota Depok dari Gerindra, Pradi Supriyatna kemudian menyinggung bahwa pemerintahannya kelak akan menempatkan seseorang dalam sebuah jabatan berdasarkan kompetensinya.

Pradi mengaku pihaknya akan lebih profesional dalam memilih orang-orang yang akan membantunya jika terpilih. Menurut dia, hal itu penting guna meningkatkan pelayanan birokrasi terhadap masyarakat.

"Kami akan laksanakan secara profesional. Menempatkan ASN sesuai dengan kemampuannya. Sehingga bisa menjadi pelayanan yang baik tentunya. Pelayanan yang lebih berkualitas yang lebih dimanfaatkan oleh masyarakat," kata Pradi.

Kebanyakan Kartu

Wakil Wali Kota Depok saat ini mengakui bahwa gini rasio atau ketimpangan ekonomi masyarakat masih cukup tinggi di Kota Depok. Angka pertumbuhan ekonomi masih cukup tinggi di angka 6,7 persen.

Pradi ingin akan menyelesaikan persoalan tersebut, terutama dengan pemerataan pembangunan.

Namun, Imam membantah pernyataan Pradi. Menurut dia, angka rasio gini Kota Depok justru lebih baik dibanding rasio gini DKI Jakarta yang berada di angka 0,394 atau bahkan rasio gini nasional di angka 0,382. Imam bilang, rasio Kota Depok saat ini berada di angka 3,78.

"Jadi bahwa Kota Depok tidak seperti yang Bapak Ibu gambarkan," katanya.

Imam juga mengklaim bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi telah merata di Kota Depok dibanding nasional dan DKI Jakarta. Ke depan, ia bersama Idris mengaku akan angka ketimpangan di Kota Depok dengan mengeluarkan Kartu Depok Sejahtera.

Menanggapi pernyataan Imam, Pradi tampak langsung meninggikan suara. Menurut dia, Imam terlalu banyak mengeluarkan kartu, padahal itu telah menjadi program pemerintah pusat.

Pradi mengatakan pemerintah daerah mestinya hanya tinggal melanjutkan program pemerintah pusat soal program penggunaan kartu. Pemda hanya perlu membuat program turunan dengan ditambahi inovasi yang cerdas.

(thr/bmw/bmw)

[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK