Rizieq: Darurat Penegakan Hukum, Revolusi Akhlak Secepatnya

Pemimpin Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab, mengatakan bahwa revolusi akhlak harus segera dilakukan karena kondisi penegakan hukum sudah masuk tahap darurat.

"Bagaimana revolusi akhlak dalam sistem ini harus jadi fokus, yaitu melakukan gerakan, perubahan, secepatnya tidak bisa ditunda-tunda lagi karena ini sudah menjadi satu kedaruratan dari penegakan hukum yang tidak beradab," ujar Rizieq dalam acara dialog yang digelar virtual, Rabu (2/12).

Rizieq lantas menyoroti kondisi hukum saat ini yang ia anggap penuh rekayasa dan hanya tajam ke pihak kritis terhadap pemerintah.

Ia menilai kondisi penegakan hukum yang compang-camping di Indonesia saat ini tak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Menurutnya, seharusnya tidak ada satu orang atau kelompok yang kebal hukum di Indonesia saat ini.

"Penegakan hukum yang tumpul kepada buzzer pendukung yang kebal sistem hukum, dan penegakan hukum yang tak berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab sesuai amanat sila kedua," tutur Rizieq.

Ia kemudian berkata, "Jadi jangan ada penegakan hukum itu ibarat pisau yang tajam ke bawah tumpul ke atas. Enggak boleh, karena diskriminasi hukum berbahaya sekali bagi keberlangsungan bangsa Indonesia."

Selain itu, Rizieq juga menjelaskan bahwa revolusi akhlak diperlukan untuk mengubah praktik politik adu domba yang kerap dipraktikkan selama ini menjadi praktik politik berbasis persatuan Indonesia.

Ia menegaskan bahwa praktik adu domba hingga diskriminatif tak sesuai dengan sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan Indonesia.

Karena itu, menurut Rizieq, Indonesia membutuhkan sistem kepemimpinan yang bisa merangkul semua golongan tanpa memandang suku, ras agama, dan latar belakang.

"Ini perlu revolusi. Semua ini perlu revolusi. Jadi ini sudah jadi rahasia umum, di mana-mana kita bisa liat pemerintahannya tidak adil, ada-adu domba, pecah belah, dan ini harus dihentikan karena ini merupakan sumber kegaduhan," ucap Rizieq.

[Gambas:Video CNN]

Selain itu, Rizieq juga menegaskan bahwa konsep revolusi akhlak bukan sebagai bentuk pemberontakan untuk menjatuhkan pemerintahan yang sah dan dipilih melalui pemilu.

"Saya sampaikan soal revolusi ini, jangan ada yang anggap revolusi akhlak itu pemberontakan. Tidak betul," kata Rizieq.

Rizieq menegaskan bahwa dirinya dan para ulama lain di Indonesia telah didik dengan ajaran bahwa tak boleh melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah.

Ia menegaskan bahwa mereka harus tetap menghormati pemerintah yang dipilih oleh masyarakat melalui pemilu.

"Bila kebijakan yang dikeluarkan bagus, yang baik harus kita apresiasi. Kita terima dan jalankan bersama. Kebijakan-kebijakan yang membahayakan keselamatan bangsa dan negara, kebijakan yang menindas rakyat, wajib kita kritisi," ucap Rizieq.