Rapat Paripurna DPRD DKI Diwarnai Walk Out saat PSI Pidato

Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta diwarnai aksi meninggalkan ruangan (walk out) saat perwakilan Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) akan membacakan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.

Tindakan ini diawali oleh anggota Fraksi Partai Golkar, Jamaludin lantas diikuti anggota lain parlemen. Alhasil, seluruh anggota kecuali Fraksi PSI meninggalkan ruang rapat paripurna, Senin (14/12).

Usai rapat paripurna, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menjelaskan, aksi tersebut merupakan koreksi dari anggota dewan terhadap PSI yang dianggap tidak memahami aturan.

"Iya diikuti semua fraksi, selain PSI. Ini koreksi PSI bahwa anda sebaiknya pahami dulu aturan itu," terang Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (14/12).

Menurut Taufik, aksi walk out para anggota dewan itu ingin mengoreksi sikap fraksi PSI terkait polemik Rencana Kerja Tahunan (RKT). Diketahui, sebelumnya DPW PSI menolak kenaikan gaji dan tunjangan DPRD DKI Jakarta dalam Rencana Kerja Tahunan.

Bahkan, Fraksi PSI beberapa waktu lalu tidak hadir saat rapat paripurna pengesahan APBD 2021. Taufik saat itu meminta Badan Kehormatan untuk memanggil Fraksi PSI.

DPW PSI sebelumnya diketahui menolak usulan kenaikan anggaran Rancangan Kerja Tahunan (RKT) DPRD DKI Jakarta Tahun 2021. Akan tetapi dalam rapat-rapat pembahasan, anggota Fraksi PSI di DPRD justru ikut menyetujui usulan tersebut.

Menurut Taufik, seharusnya sejak awal PSI mengetahui jika Fraksi PSI di DPRD merupakan kepanjangan partai.

"Karena kami enggak mau bahwa ketika di dalam dia sepakat, tiba-tiba besok bunyinya lain. UU kan bilang bahwa fraksi kepanjangan partai. Jadi harusnya suara fraksi, suara partai," ungkap Taufik lagi.

Terpisah, Jamaludin yang memulai aksi itu membeberkan alasannya melakukan walk out ketika PSI akan membacakan pemandangan umumnya. Menurut dia, aksi itu didasari sikap inkonsisten PSI.

"Nggak kenapa-kenapa karena mereka kan kemarin sudah tidak konsisten, saya tidak mau mereka tanpa mandat partainya melakukan sesuatu di sini, karena nanti bisa saja yang mereka lakukan, mereka katakan, kembali diulas di partainya dan dimentahkan, dianggap tidak ada," ujar Jamaludin.

Ia menerangkan, sikapnya itu bukan mandat dari Fraksi Golkar, melainkan keputusan pribadi sebagai anggota dewan.

Jamaludin juga mengaku tidak mengetahui kalau tindakannya tersebut akan diikuti oleh anggota dewan lain. Namun demikian, ia menekankan bahwa sikapnya itu dilakukan sebagai wakil rakyat.

"Saya di sini mewakili rakyat, bukan mewakili partai saya. Namanya saya keluar ya mungkin mereka juga ya, enggak taulah tanya aja sama mereka masing-masing," papar dia.