Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekomendasikan agar pembelian vaksin virus corona (SARS-CoV-2) tidak dilakukan langsung dalam jumlah besar. Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menyampaikan saran ini lantaran pengadaan vaksin Covid-19 merupakan salah satu yang menjadi perhatian khusus lembaganya.
"Rekomendasi KPK adalah agar pembelian tidak langsung dalam jumlah besar. Pembelian vaksin dalam jumlah besar direkomendasikan untuk menunggu selesai hasil uji klinis tahap 3," ujar Alexander dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Rabu (30/12).
Alexander menambahkan, rekomendasi lain yaitu pengadaan vaksin harus mengantongi pertimbangan dari Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC PEN).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dan meminta pertimbangan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan TUN (Jamdatun), LKPP, dan BPKP untuk membantu menganalisis draf kontrak pengadaan vaksin," lanjut dia.
Alexander menerangkan, sejauh ini KPK sudah menyelesaikan 29 laporan kajian yang terdiri atas 20 kajian berkaitan dengan Covid-19 dan 9 kajian non Covid-19. Selain itu komisi antirasuah juga merampungkan satu survei penilaian integritas.
"Serta menghasilkan potensi penyelamatan uang negara sebesar Rp652,8 miliar yang berasal dari kajian kartu prakerja Rp30,8 miliar dan hasil kajian sinkronisasi data jaring pengaman sosial sebesar Rp622 miliar," tutur Alexander.
"Tak hanya untuk menyelamatkan keuangan negara, kajian-kajian itu dilakukan untuk memperbaiki sistem dan tata kelola agar kinerja lebih efisien dan efektif," sambungnya.
Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Indonesia memborong sekitar 426 juta dosis vaksin corona dari sejumlah perusahaan internasional. Pembelian vaksin dilakukan guna mewujudkan herd immunity atau kekebalan komunitas.
![]() |
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Indonesia perlu melakukan vaksinasi terhadap 181 juta orang demi mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok. Setiap orang bakal diberikan dua dosis vaksin, sehingga 426 juta dosis yang akan dibeli.
Budi menyampaikan vaksin akan dibeli dari empat perusahaan berbeda. Langkah ini ditempuh guna memastikan suplai vaksin tidak terhambat.
Indonesia akan membeli 100 juta dosis dari Sinovac, China; 100 juta dosis dari Novavax, Kanada; 100 juta dosis dari AstraZeneca, Inggris; dan 100 juta dosis dari perusahaan gabungan Jerman-AS, Pfizer.
Budi juga menyebut Indonesia kemungkinan mendapat sekitar 16 juta dosis dari Gavi. Namun rencana itu belum mencapai kata final hingga saat ini.