IDI soal Info Covid Airlangga: Semua Bertanggung Jawab

CNN Indonesia | Selasa, 19/01/2021 19:24 WIB
Ketum PB IDI menyatakan keterbukaan informasi telah terpapar Covid-19 adalah bentuk pertanggungjawaban ke masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan. Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Daeng M Faqih(CNN Indonesia/Elise Dwi Ratnasari)
Jakarta, CNN Indonesia --

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Daeng M Faqih menyebut tak ada perbedaan antara masyarakat dengan menteri atau pejabat negara dalam hal pengakuan jika terpapar Covid-19.

Semua pihak, kata dia, memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan kondisi yang tengah dia alami berkaitan dengan covid-19 ini. Mengingat hal itu juga dilakukan demi menjalankan proses pelacakan (tracing) dan penanganan bagi pihak-pihak yang melakukan kontak erat dengan pasien.

Pernyataan itu disampaikan Daeng menanggapi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang sebelumnya tak memberi tahu soal dia yang terpapar covid-19, namun tiba-tiba ikut dalam program donor plasma konvalesen.


Diketahui pendonor plasma konvalesen dilakukan oleh seorang penyintas Covid-19.

"Jadi itu tidak ada dikotomi pejabat maupun rakyat. Semuanya memiliki tanggung jawab karena ini bukan persoalan kepemerintahan, bukan masalah politik juga ini," kata Daeng dalam diskusi yang digelar secara daring oleh lembaga KedaiKopi, Selasa (19/1).

Menurut Daeng, seseorang yang membuka informasi telah terpapar Covid-19 adalah bentuk pertanggungjawaban juga ke masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan. Semua orang, kata dia, baik pejabat bahkan dokter sekalipun memiliki porsi yang sama terkait informasi Covid-19 ini.

"Jadi memberitahu bahwa dia sakit, orang-orang yang berhubungan (dengan pasien) itu di-tracing dengan baik," kata Daeng.

"Karena membantu pelaporan itu akan mempermudah pelacakan. Pelacakan yang kemudian disertakan, pasti dengan testing ya itu sebenarnya kunci," imbuhnya.

Kabar paparan Covid-19 yang dialami Airlangga sendiri baru terbuka setelah ia menjadi pendonor plasma konvalesen dalam kegiatan yang digelar Kemenko PMK dan PMI, Senin (18/1).

Sementara Airlangga selama ini belum pernah menyatakan diri positif Covid-19. Meskipun demikian, isu Airlangga terpapar Covid-19 sejatinya sempat beredar di publik beberapa bulan lalu.

Namun tak ada konfirmasi yang memastikan baik dari pemerintah, kementerian yang dipimpinnya, hingga pihak Airlangga saat itu.

Barulah, setelah pelaksanaan donor plasma konvalesen pada Senin lalu, Airlangga pun mengakui bahwa dia pernah terpapar Covid-19. Juru Bicara Kemenko Perekonomian Alia Karenina dalam keterangan resminya menyatakan, Airlangga disebut positif Covid-19 pada 2020 lalu.

Menanggapi kabar itu, dari pihak Istana yakni Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengaku selama ini pihaknya tidak tahu bahwa Airlangga pernah positif Covid-19.

Diketahui, dalam penanggulangan pandemi Covid-19 di Indonesia, Airlangga adalah pucuk di bawah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) yang dibentuk lewat Perpres 82/2020.

Ketua Komite Penanganan Covid Airlangga Hartarto memberikan keterangan, Rabu (6/1).Menko Perekonomian yang juga Ketua Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) Airlangga Hartarto. (Biro Setpres/Kris)

Bukan Persoalan Baru

Persoalan pejabat publik yang tak membuka diri kepada masyarakat perihal paparan Covid-19 sendiri bukanlah barang baru selama pandemi hampir setahun terakhir.

Tahun lalu persoalan itu mengemuka ketika Edhy Prabowo yang kala itu masih Menteri KKP terpapar Covid-19. Baik dari Edhy maupun KKP tak membuka ke publik perihal kondisi kesehatan, di mana informasi terbuka tu kemudian justru datang dari anggota DPR.

Pada September 2020 lalu, Ahli Kesehatan Masyarakat Hermawan Saputra mengatakan pejabat negara yang terpapar Covid-19 harus berani terbuka kepada publik, agar salah satunya untuk memudahkan penelusuran kontak erat.

"Sebenarnya pejabat tidak mempunyai kewajiban formal untuk menyampaikan kabar bahwa dia terkena Covid-19, tapi ini kewajiban moral," kata Hermawan saat dihubungi CNNIndonesia.com, 29 September 2020.

Hermawan kala itu menyebut pejabat yang terpapar covid-19 tak hanya cukup dengan memaparkan kondisinya, melainkan turut meminta maaf ke publik atas kekurangannya dalam menerapkan protokol kesehatan sehingga turut terpapar.

Ia mengatakan pejabat merupakan tokoh publik yang secara proporsional mampu memberikan contoh penerapan protokol kesehatan yang baik dan dianggap memahami berbagai risiko dari persebaran virus ini.

"Toh Covid-19 bukan stigma, bukan aib yang memalukan, bukan tindakan kriminal. Justru begitu banyak yang mendoakan sekaligus menyampaikan pesan bahwa Covid-19 itu benar-benar berbahaya," imbuhnya.

(tst/kid)


[Gambas:Video CNN]
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK