PPKM Tak Efektif, Bandung Kaji Terapkan Check Point

Wali Kota Bandung, Jawa Barat, Oded M Danial menyatakan akan membahas penerapan pos pemeriksaan (check point) sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19, terutamanya membatasi mobilitas warga. Untuk membatasinya, Kota Bandung memberlakukan buka tutup jalan dan menggencarkan operasi yustisi di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

"Saya meminta kepada Pak Sekda sebagai ketua harian untuk membahasnya. Kita kaji dulu ya," kata Oded di Bandung, Senin (1/2).

Adapun pertimbangan check point tersebut berdasarkan masukan dari pemerintah pusat dalam rapat koordinasi nasional penegakan disiplin protokol kesehatan dan penanganan Covid-19 secara virtual pada Minggu (31/1) malam.

Pada rakor tersebut, pemerintah pusat melalui Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengakui pelaksanaan PPKM masih belum efektif. Di Jabar, PPKM itu disebut dengan istilah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) proporsional.

Hal tersebut terlihat dari angka positivity rate Covid-19 dari setiap Kabupaten/Kota yang semakin meningkat, termasuk Kota Bandung.

Berdasarkan evaluasi dari pusat, diketahui positivity rate mengalami kenaikan dikarenakan implementasi aturan PPKM atau PSBB proporsional belum dilaksanakan secara maksimal.

Luhut yang memimpin langsung rakor tersebut pun meminta kabupaten/kota yang mengikuti PPKM Jawa-Bali melaksanakan aturan PPKM secara maksimal. Tak hanya itu, Luhut juga meminta pemerintah daerah membuat posko-posko di setiap tempat keramaian, khususnya di pasar agar kesadaran masyarakat terhadap protokol kesehatan kembali meningkat.

"Apa yang malam dibahas dan dievaluasi oleh Pak Luhut, sebetulnya di Kota Bandung sudah banyak dilakukan oleh kita. Di RW dan Kelurahan juga ada Kampung Tangguh Lodaya, tinggal dievaluasi lagi," ujar Oded.

Luhut sendiri saat ini merupakan Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) yang ditugasi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menangani pandemi di sembilan provinsi.

Terkait permintaan Luhut yaitu mendirikan posko-posko di tempat-tempat keramaian, Oded menyatakan bahwa para petugas semakin maksimal mengawasi penerapan protokol kesehatan Covid-19.

"Adapun untuk mendirikan posko-posko di tempat keramaian, saya sudah minta ke Pak Sekda sebagai kepala harian gugus tugas untuk dibicarakan bersama Satgas dan kewilayahan," ujarnya.

Oded mengatakan, meski Kota Bandung sudah dinilai baik dalam penerapan PSBB, dirinya bersama jajaran tetap berkomitmen untuk meningkatkan hal yang sudah berjalan.

"Hal yang dievaluasi tadi dinilai sudah on progress, sudah bagus. Tapi sesuai arahan dari Pak Menko dan semua menteri, yaitu dilakukan pengetatan pengendalian, penegakannya harus semakin ditingkatkan," kata Oded.

Diketahui, sebelumnya pada pelaksanaan PPKM yang dicanangkan pemerintah pusat untuk wilayah Jawa-Bali pada awal Januari lalu, Pemkot Bandung tak menerapkan posko-posko pemeriksaan (check point) di daerah perbatasan masuk wilayah ibu kota Jabar tersebut.