Fakta-fakta Vaksin Mandiri yang Diatur dalam Permenkes

Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah resmi merilis regulasi vaksin corona gotong-royong alias mandiri melalui Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Beleid yang ditandatangani Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin ditetapkan pada 24 Febuari lalu dan diundangkan sehari setelahnya. Hal ini menandai dimulainya proses pengadaan vaksin mandiri yang pelaksananya beriringan dengan vaksin gratis dari pemerintah.

Lantas apa saja yang diatur pemerintah dalam Permenkes tersebut?

Lihat juga: Pekerja Tak Dipungut Biaya, KIPI Vaksin GR Dijamin Pemerintah

Harga

Pasal 23 ayat 1 Permenkes tersebut mengatur besaran tarif maksimal atas pelayanan vaksinasi gotong royong yang dibiayai badan usaha nantinya ditetapkan oleh menteri.

Bila vaksinasi itu dilakukan oleh fasilitas pelayanan kesehatan milik masyarakat atau swasta, tarif tidak boleh melebihi batas maksimal yang sudah ditetapkan menteri.

Jenis Vaksin

Penggunaan vaksin Covid-19 juga dipastikan harus mendapat persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Jenis vaksin Covid-19 yang digunakan untuk vaksinasi Covid-19 harus telah mendapat persetujuan penggunaan pada masa darurat (emergency use authorization), atau penerbitan nomor izin edar (NIE) dari BPOM sesuai peraturan perundang-perundangan," terang Pasal 7 ayat (3) beleid tersebut.

Pemerintah juga menegaskan bahwa vaksin yang digunakan dalam vaksin mandiri tidak akan sama dengan yang digunakan dalam program pemerintah.

"Kami tegaskan kembali vaksin Covid yang akan digunakan oleh vaksinasi Gotong Royong berbeda dengan vaksin program pemerintah yaitu vaksin Sinovac, Astrazeneca, Novavax dan Pfizer," ujar Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemenkes Siti Nadia Tarmizi dalam konferensi pers, Jumat (26/2).

"Jenis vaksin GR tidak akan menggunakan vaksin Sinovac, Astrazeneca, Novavax, dan Pfizer." 

Dalam pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang kini sedang berjalan, pemerintah menggunakan vaksin Sinovac yang didatangkan langsung dari China dan buatan PT Biofarma.

Sehingga, jika sesuai dengan Kepmenkes terbaru, maka vaksinasi Covid-19 dalam program Vaksin Gotong Royong tidak akan menggunakan jenis Sinovac.

Distribusi

Selain mengatur soal harga dan jenis vaksin, dalam beleid tersebut Budi juga mengatur soal mekanisme distribusi vaksin. Ia mengatur pelaksanaan distribusi vaksin ke daerah dan fasilitas layanan kesehatan yang dapat dilakukan melalui penugasan kepada Bio Farma atau penunjukan langsung badan usaha oleh menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan penugasan pun, Bio Farma bisa melibatkan atau bekerja sama dengan pihak ketiga.