3 Provinsi 'Menyerah' Tak Punya Anggaran untuk Lockdown

CNN Indonesia | Senin, 21/06/2021 20:33 WIB
Tiga provinsi yakni Yogyakarta, Jabar, DKI, menyerah jika harus menerapkan lockdown lantaran tak ada anggaran untuk membiayainya. Tiga provinsi tak sanggup menerapkan lockdown karena tak punya anggaran. (Foto: CNN Indonesia/ Adi Maulana)
Jakarta, CNN Indonesia --

Tiga provinsi menyatakan diduga tak sanggup menerapkan lockdown atau karantina wilayah untuk mencegah penyebaran virus corona (Covid-19). Anggaran yang terbatas membuat mereka berpikir ulang untuk menerapkan kebijakan tersebut.

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X yang sebelumnya menyerukan lockdown untuk mencegah penyebaran Covid di wilayahnya, kini berpikir ulang untuk menerapkan. Menurut Sultan, lockdown merupakan opsi terakhir dalam menangani lonjakan Covid.

"Itu (lockdown) pilihan terakhir," kata Sultan ditemui usai rapat koordinasi penanganan Covid-19 bersama bupati/walikota se-DIY di Gedhong Pracimosono Kota Yogyakarta, Senin (21/6).


"Saya (Pemda DIY) enggak kuat ngragati (membiayai) rakyat se-DIY," imbuhnya.

Sultan mengatakan, Pemda DIY bersama pemerintah kabupaten/kota lain akan kembali mengandalkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro yang diperketat, sesuai instruksi pemerintah pusat.

Pemerintah pusat sebelumnya telah menetapkan untuk mengambil kebijakan mengetatkan PPKM mikro mulai 22 Juni hingga 5 Juli sebagai salah satu jalan menekan laju penyebaran Covid-19.

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga mengungkapkan hal serupa. Emil, sapaan akrabnya, mengatakan, jika pemerintah pusat menetapkan lockdown, maka pihaknya akan mengikuti ketentuan itu.

Namun, Emil mengaku tak sependapat dengan usulan lockdown. Pasalnya, sejak awal telah disepakati tidak ada lagi istilah lockdown.

"Dan sebenarnya tidak ada istilah lockdown. Saya juga bingung dihidupkan lagi istilah lockdown karena dulu sudah disepakati lockdown itu bahasa Indonesia-nya PSBB (pembatasan sosial berskala besar)," ujar Emil.

"Jadi istilah PSBB ini harus dibarengi dengan kesiapan pangan, sembako kepada mereka yang tidak bisa WFH," tambahnya.

Untuk itu, menurut dia, jika lockdown atau PSBB kembali diterapkan, maka pemerintah harus siap untuk memenuhi kebutuhan pangan warganya. Sementara, di sisi lain, Emil menyebut jika Jawa Barat sudah tak memiliki anggaran untuk itu.

"Kami dari Jawa Barat anggaran memang sudah tidak ada. Kalaupun itu (lockdown) diadakan, kepastian logistik dari pusat harus sudah siap baru kami akan terapkan di Jawa Barat," kata Emil.

Berlanjut ke halaman berikutnya....

Habis Anggaran DKI

BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN :
1 2
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK