Bom Waktu Covid di Luar Jawa-Bali Saat 3T dan Prokes Lemah

Permasalahan di hulu yakni kekeliruan menerapkan 3T turut memberi dampak terhadap hilir dalam hal ini fasilitas kesehatan. Husaini mengatakan setidaknya ada dua rumah sakit besar di Banjarmasin dan Banjarbaru yang memiliki Bed Occupancy Rate (BOR) di atas 80 persen.

"Di Kota Banjarmasin ada RS Sultan Suriansyah, dia menyediakan 50 bed di luar IGD. Kemarin, 50 sudah terisi bahkan sampai IGD. Walaupun beberapa hari ke depan ditambah 75 bed. Ini menandakan penuh, walaupun diusahakan akan ditambah 75 dan mendirikan tenda antisipasinya," ucap dia.

Lihat Juga : Satgas: Puncak Lonjakan Kasus Covid 18 Juli, Kini Menurun

Banjarmasin dan Banjarbaru merupakan dua provinsi di Kalimantan Selatan yang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4. Sedangkan 11 wilayah lain menerapkan PPKM level 3.

Husnaini mengkritik kebijakan tersebut karena masih mengakomodasi mobilitas masyarakat. Menurut dia, langkah itu tidak efektif untuk mencegah penularan Covid-19.

"Prinsipnya, jika masih mobilitas dan tempat berkumpul orang boleh apalagi tidak terawasi, maka potensi penularan bisa terjadi," tandasnya.

Peningkatan kasus Covid-19 akibat kekeliruan penerapan 3T juga terjadi di Nusa Tenggara Timur (NTT). Hal itu diamini oleh Dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana, Andreas.

Ia bilang upaya pelacakan kasus yang signifikan belum berjalan dengan baik.

"Memang program [3T] jalan, tapi saya alami sendiri beberapa waktu lalu ada teman saya yang bersentuhan dengan teman yang kemudian positif, tetapi tidak dilacak," kata Andreas kepada CNNIndonesia.com, Rabu (28/7).

Selain itu, Andreas juga menaruh perhatian terhadap perilaku masyarakat yang menurutnya masih acuh tak acuh terhadap Covid-19. Kesadaran masyarakat akan protokol kesehatan masih rendah.

Lihat Juga : MUI Usul ke Pemerintah Longgarkan PPKM, Perkuat Prokes

Terlebih, kebijakan yang diambil pemerintah saat ini tidak melarang mobilitas masyarakat.

"PPKM harus lebih tegas dalam hal membatasi masyarakat. Kalau memang pressure-nya kurang, harus tegas dibatasi. Masyarakat di sini banyak yang buat acara, itu di pinggiran-pinggiran kota. Masyarakat sulit untuk diatur," ucap dia.

"Masyarakat kita ini cenderung acuh tak acuh kalau keluarganya belum menjadi korban. Kalau keluarga sudah meninggal, mulai minta maaf, dan seterusnya," sambungnya.

Atas dasar itu, menurutnya, pemerintah provinsi dan Satgas Covid-19 mempunyai tugas yang harus terus dilakukan secara konsisten yakni sosialisasi protokol kesehatan.

"Terus disuarakan di gereja, media, untuk berbagi berita bahwa Covid-19 itu memang mematikan. Sosialisasi terus dilakukan karena ini kan perilaku, butuh waktu lama untuk mereka bisa berubah," pungkas Andreas.

Data harian yang dirilis Satgas Covid-19 per Selasa (27/7) mencatat secara kumulatif, sebanyak 35.831 orang dinyatakan positif terinfeksi virus corona di NTT. Dari jumlah itu, ada 23.874 orang dinyatakan sembuh dan 661 lainnya meninggal dunia.

Lihat Juga : Lapor Covid: 433 Nakes Meninggal dalam 19 Hari Sejak 9 Juli

Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Kesehatan mencatat sejauh ini sudah ada 40 kasus mutasi virus SARS-CoV-2 varian Delta B161.2 di NTT.

Jumlah itu mengalami peningkatan cukup signifikan. Dari yang awalnya pada 21 Juli berjumlah 16 kasus, per 24 Juli 2021 bertambah menjadi 40 kasus varian Delta, atau bisa dikatakan meningkat 2,5 kali lipat selama kurun waktu tiga hari saja.

Pada Selasa (27/7), tercatat 2 warga NTT yang meninggal dunia akibat Covid-19 varian delta.

Varian Delta paling diwaspadai lantaran dinilai memiliki tingkat penularan yang tinggi dan agresif. Kementerian Kesehatan bahkan menyebut, kecepatan penularan varian Delta 6 kali dari varian Alfa, sehingga mampu menciptakan penularan yang eksponensial.