DPR Khawatir Kasus TNI Injak Kepala Warga Papua Picu Gejolak

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra Habiburokhman mengatakan dugaan kekerasan anggota TNI AU menginjak kepala warga di Merauke, Papua bisa memicu gejolak dan berakibat fatal secara politik.

"Ini sangat berbahaya bisa menimbulkan gejolak, dan bisa berakibat fatal secara politik dampak dari perbuatan tersebut. Bisa ke mana-mana," kata Habib kepada CNNIndonesia.com, Kamis (29/7).

Lihat Juga : ANALISIS Injak Kepala Warga dan Gagal TNI Bumikan HAM di Papua

Habib menilai kasus tersebut tak bisa dilihat hanya sebatas bentuk penganiayaan yang bahkan tak sampai menimbulkan korban atau luka berat. Namun, menurut dia, aksi itu telah melampaui batas.

Politikus Gerindra itu mengutuk aksi yang dilakukan dua TNI AU tersebut. Ia meminta pelaku bisa dihukum berat karena perbuatannya tersebut.

"Itu anak disabilitas diinjak kepala pake sepatu lars. Jadi kita sangat mengutuk keras prilaku aparat yang begitu," kata Habib.

"Jadi apapun mau peradilan umum atau militer, harus diadili dan dihukum yang seberat-beratnya," ujarnya.

Lihat Juga : Legislator Papua Geram TNI Injak Kepala: Perlu Ada Pembenahan

Aksi dua prajurit TNI AU menginjak kepala warga penyandang disabilitas Papua mengundang kecamatan dari sejumlah pihak. Meski TNI telah meminta maaf dan telah menahan keduanya, sejumlah organisasi mengusulkan agar kasus tersebut dibawa ke peradilan umum.

Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Papua misalnya, mendesak dua anggota TNI AU yang diduga menginjak kepala warga penyandang disabilitas di Merauke, Papua diseret ke peradilan umum.

Kontras menilai peradilan umum untuk mengadili militer bisa jadi bukti pemerintah menjunjung Hak Asasi Manusia (HAM).

"Tapi saya lihat negara ini lalai dan lupa seakan segala sesuatu yang dilakukan militer itu wajar dan biasa terjadi. Perilaku ini jauh dari nilai demokratis dan negara hukum," ujar Koordinator KontraS Papua, Sam Awon.

Lihat Juga : KontraS: Bawa Anggota AU Injak Kepala Warga ke Peradilan Umum

Selain itu, aktivis HAM yang gencar menyuarakan isu-isu mengenai Papua Veronica Koman menyatakan akan melaporkan pemerintah ke Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial PBB (UN-CERD/United Nation-The Committee on the Elimination of Racial Discrimination).

Laporan akan dilayangkan jika pemerintah memproses hukum dua anggota TNI AU yang menginjak kepala warga Papua di pengadilan militer.

"Itu somasi saya untuk Pemerintah Indonesia. Begitu kedua prajurit ini dimulai prosesnya di peradilan militer, saya akan layangkan laporan ke UN-CERD," kata Veronica saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (28/7).