Kontroversi DPR Kala Pandemi: Vaksin Keluarga, Hotel Isoman

CNN Indonesia | Kamis, 29/07/2021 09:49 WIB
DPR membuat sejumlah kontroversi selama pandemi virus corona. Mulai dari permintaan vaksinasi untuk keluarga anggota DPR hingga hotel isolasi anggota dewan. Anggota DPR akan mendapat fasilitas isolasi mandiri di hotel berbintang 3. Ilustrasi (ANTARAFOTO/PUSPA PERWITASARI)
Jakarta, CNN Indonesia --

DPR kembali membuat kontroversi baru dengan rencana menyediakan fasilitas khusus hotel bintang tiga bagi para anggota, staf, hingga Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terpapar virus corona (Covid-19)

Kebijakan tersebut tercantum dalam surat nomor SJ/09596/SETJEN DPR RI/DA/07/2021 tertanggal 26 Juli 2021.

Surat itu sudah ditembuskan ke Pimpinan DPR RI, Pimpinan BURT DPR RI, Deputi Bidang Persidangan, Inspektur Utama, Kepala Badan Keahlian, hingga Plt Deputi Bidang Administrasi.


Setjen DPR bekerja sama dengan beberapa hotel menyediakan fasilitas isolasi mandiri untuk anggota DPR RI yang terkonfirmasi positif Covid-19 baik yang tanpa gejala (OTG) maupun gejala ringan.

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar beralasan fasilitas isoman perlu diberikan karena para anggota DPR memiliki mobilitas tinggi di daerah pemilihan mereka.

Sejumlah fraksi yang di DPR menolak pemberian fasilitas tersebut. Mereka beralasan fasilitas tersebut belum dibutuhkan anggota dewan dan tak etis di tengah masyarakat yang kesulitan mendapat fasilitas kesehatan.

Bukan kali ini saja DPR mengusulkan, bahkan mengeluarkan kebijakan kontroversial di tengah pandemi Covid-19.

Sejak awal pandemi, pelbagai usul dan rencana kebijakan yang potensial mengistimewakan satu pihak saja muncul dari DPR di tengah kesulitan masyarakat menjangkau sejumlah layanan kesehatan.

CNNIndonesia.com merangkum beberapa kebijakan kontroversial lainnya dari DPR selama pandemi ini:

1. Tes Pemeriksaan Covid Anggota dan Keluarga DPR

Pada 23 Maret 2020 lalu, DPR mengeluarkan kebijakan untuk memeriksa secara khusus 575 orang anggota DPR beserta seluruh keluarganya memakai rapid test.

Sekjen DPR Indra Iskandar kala itu mengklaim tak ada anggaran negara yang dikeluarkan untuk tes kesehatan para wakil rakyat. Indra mengklaim dana dikumpulkan dari sumbangan anggota DPR.

Diketahui, saat itu alat rapid tes virus corona masih terbilang minim dan harganya masih mahal.

Kritik dilayangkan ke DPR mengenai kebijakan tersebut. Bahkan, terdapat petisi yang sudah ditandatangani lebih dari 11 ribu orang meminta pemerintah tidak memberikan alokasi khusus rapid test kit kepada anggota DPR dan keluarganya.

Saat itu Presiden Joko Widodo juga tak ingin rapid test virus corona dilakukan terhadap orang-orang yang tidak tepat, termasuk anggota DPR.

Berlanjut ke halaman selanjutnya...

Vaksinasi Covid-19 untuk Keluarga Anggota DPR

BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN :
1 2
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK