Lonjakan Covid-19, Bukan Saatnya Pemerintah Salahkan Warga

Kasus positif dan kematian Covid-19 di Indonesia yang masih tinggi disebut bukan cuma salah masyarakat akibat ketidakdisiplinan penerapan protokol kesehatan. Inkonsistensi kebijakan pemerintah serta ketiadaan teladan pejabat turut andil dalam.

Pada periode Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level pada pekan lalu, 3 sampai 9 Agustus, total penambahan kasus positif Covid-19 mencapai 223.940 kasus.

Jumlah tersebut turun dibandingkan tujuh hari sebelumnya, 27 Juli-2 Agustus, yang mencapai 268.067 kasus.

Namun, penurunan jumlah kasus positif ini sejalan dengan jumlah tes swab PCR maupun antigen yang minim dalam enam hari terakhir. Selain itu, tambahan kasus positif juga belum bisa ditekan sampai 10 ribu per hari.

Di sisi lain, kasus kematian mulai menurun pada PPKM kali ini. Sepanjang 3-9 Agustus, total kematian Covid-19 sebanyak 11.280. Jumlah tersebut turun dibanding sepekan sebelumnya, 27 Juli-2 Agustus, yang mencapai 12.525 kasus.

Meskipun demikian, kasus kematian Covid-19 masih terbilang tinggi lantaran kasus masih bertambah di atas 10.000 kasus dalam sepekan terakhir ini.

Dalam beberapa kesempatan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkesan menyalahkan masyarakat dengan masih tingginya kasus.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, pada Juli, mengatakan tanpa kesadaran masyarakat menaati anjuran pemerintah laju penularan Covid-19 bakal sulit ditekan.

Selain itu, Gubernur Banten Wahidin Halim yang menyoroti rendahnya kepatuhan warga memakai masker yang tak jarang hanya digantung di leher.

Dewan Pakar Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat (IAKMI) Hermawan Saputra mengatakan kenaikan kasus tidak sepenuhnya salah masyarakat. Ia menyebut pemerintah memiliki andil dalam kenaikan kasus.

"Peran masyarakat adalah menyelenggarakan protokol 5M, peran pemerintah menyelenggarakan 3T. Masing-masing peran ini enggak juga dilakukan secara optimal. Bukan hanya masyarakat. Pemerintah juga 3T juga bermasalah," kata Hermawan saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (10/8).

Hermawan mengatakan, sejak pandemi Covid-19 di Indonesia, banyak tindakan pemerintah yang tidak sejalan dengan prinsip memutus rantai penularan.

Ia mencontohkan soal pembatasan mudik bagi masyarakat, namun di sisi lain WNA diizinkan masuk ke Indonesia. Lalu soal pelaksanaan pembatasan seperti PPKM, namun tidak dibarengi dengan 3T yang optimal.

"Tapi juga kita tidak menyalahkan ketika PPKM berubah jadi darurat, ketika darurat berubah jadi level 4. Kita juga liat perkembangannya. Jadi ada ruang kritis tapi juga ada ruang memaklumkan," ucap dia.

"Memang enggak akan mungkin menyeragamkan masyarakat secara sikap dan perilaku. Justru di situlah gunanya kebijakan, pengaruh local influencer atau tokoh masyarakat, dan juga perlunya penegakan kebijakan itu, karena memang untuk standarkan perilaku yang berbeda," tutur Hermawan.

Nihil Teladan

Ilustrasi PPKM. Kebijakan pembatasan mobilitas semacam ini dinilai para pakar 'nanggung'. (Foto: ANTARA FOTO/NOVRIAN ARBI)

Hermawan pun meminta narasi-narasi menyalahkan pihak lain dihindari dalam penanganan Covid-19.

"Cara berkomunikasi itu cara yang membangkitkan peran partisipasi. Bukan cara yang mendelegitimasi satu sama lain, karena pada prinsipnya perjuangan melawan Covid ini perjuangan panjang, jadi harus dijaga psikologi nya," katanya.

Terpisah, Epidemiolog dari Universitas Airlangga Windhu Purnomo mengatakan ketidakpatuhan masyarakat soal penerapan protokol kesehatan atau menjaga mobilitas bisa jadi merupakan buah dari tidak konsistennya kebijakan pemerintah itu sendiri.

Ia meminta pemerintah pusat maupun daerah untuk melakukan review, apakah aturan yang ditetapkan selama ini, bertentangan dengan implementasi di lapangan.

"Contoh membuat sentra vaksin yang diikuti oleh para calon yang akan divaksin, sehingga mereka kerumunan antrian. Itu berarti kan bertentangan dengan prinsip memutus mata rantai penularan," kata Windhu.

"Niatnya baik vaksin, tapi orang bisa tertular. Nanti orang berpikir, pemerintah sendiri membuat kami berkerumun, kami sendiri kalau berkerumun enggak boleh," dia menambahkan.

Dalam hal pelaksanaan vaksinasi, baru baru ini vaksinasi Covid-19 massal yang digelar Polri di GOR Serbaguna Pancing, Deliserdang, Sumut sempat menimbulkan kerumunan. Antusiasme tinggi warga tak dibarengi kesiapan sumber daya panitia.

Lebih lanjut, menurut Windhu tidak konsistennya kebijakan pemerintah sebenarnya bisa dilihat dari pelonggaran sejumlah aturan dalam pelaksanaan PPKM hingga 16 Agustus.

Menurutnya, pelonggaran pada beberapa aktivitas seharusnya dibarengi dengan penurunan level.

Sebagai informasi, pada penerapan PPKM Level 4 periode kali ini, ada sejumlah pelonggaran aturan untuk pusat perbelanjaan atau mal yang sebelumnya dilarang beroperasi selama PPKM, kini akan mulai dibuka. Selain itu juga pelonggaran di tempat ibadah.

"Kalau sekarang leveling untuk apa? Kalau gitu orang enggak perlu turunkan level dong, biar aja virusnya tetap tinggi aja, toh lama-lama akan dikasih pelonggaran," katanya.

Lebih lanjut, selain kebijakan, ia menilai, ketidakpatuhan masyarakat selama ini juga bisa disebabkan karena tidak adanya rasa percaya kepada pemerintah.

Pemerintah, kata dia, seharusnya juga menjadi teladan dalam pelaksanaan prinsip memutus rantai penularan.

"Harus ada keteladanan dari pejabat publik. Kalau pejabat publik dalam perilaku tidak sejalan dengan prinsip pemutusan rantai penularan, ya orang enggak percaya kan. Karena masyarakat mau melakukan sesuatu kalau dia punya trust terhadap orang yang meminta dia melakukan sesuatu," katanya.