NasDem Tuding Nuansa Politis soal Vaksinasi Sorong Diributkan

Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad Ali, menyinggung soal perbedaan partai atau preferensi politik dengan Wali Kota Sorong, Lambert Jitmau. Hal tersebut dilakukan Ali merespons insiden pembubaran acara vaksinasi massal yang digelar partainya di Sorong, Papua Barat.

Ia menyatakan, perbedaan partai atau preferensi politik dengan pihaknya selaku penyelenggara vaksinasi massal boleh saja. Namun, menurutnya, perbedaan itu tidak boleh lantas menghilangkan hak masyarakat untuk mendapatkan keselamatan di tengah pandemi Covid-19.

Lihat Juga : Wali Kota Sorong Tegaskan Vaksinasi Massal NasDem Tak Berizin

Ali mengaku tidak ragu untuk melawan tindakan pihak-pihak yang berpotensi menghilangkan hak masyarakat mendapatkan keselamatan di tengah pandemi Covid-19.

"Boleh saja pimpinan daerah berbeda partai atau preferensi politik dengan penyelenggara vaksinasi massal. Tapi kalau yang demikian berpotensi menghilangkan hak atas keselamatan dari covid 19, kami tidak ragu untuk melawannya," kata Ali kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (21/8).

Dia berkata, hukum tertinggi di saat bencana seperti yang terjadi saat ini adalah keselamatan rakyat. Menurutnya, arogansi yang ditunjukkan oleh pemerintahan pada level apapun berpotensi menggadaikan keselamatan rakyat.

Ali pun menyatakan protes keras atas pertunjukan arogansi yang terjadi terhadap upaya partainya membantu menyelamatkan rakyat sedang dipikul gotong royong oleh masyarakat.

Menurutnya, siapapun yang menghalangi upaya menyelamatkan rakyat dari pandemi Covid-19 adalah musuh kemanusiaan.

Lebih jauh, Ali mengatakan, program vaksinasi massal yang diinisiasi NasDem adalah upaya membantu pemerintah untuk mempercepat tercapainya kekebalan kelompok.

Ali menegaskan, NasDem telah memenuhi persyaratan untuk dapat menjadi pendistribusi vaksinasi. Ia pun mendesak aparat kepolisian menangkap oknum Satpol PP yang telah membubarkan kegiatan vaksinasi massal NasDem di Sorong.

"Jadi tidak ada alasan sama sekali kalau apa yang kami lakukan itu kemudian dilarang. Kami minta aparat kepolisian untuk tidak ragu menangkap oknum dan ketua Satpol PP yang terang-terangan melawan UU Karantina Kesehatan ini," ujarnya.

Lihat Juga : Vaksinasi Massal NasDem di Sorong Nyaris Dibubarkan Satpol PP

Sebelumnya, Lambert menegaskan bahwa tindakan Kasatpol PP Kota Sorong yang berniat membubarkan pelaksanaan vaksinasi yang digelar NasDem sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Kegiatan mereka (vaksinasi) belum ada izin. Ini kegiatan Partai Nasdem. Dominggus datang bukan dengan kapasitas sebagai Gubernur Papua Barat, tetapi sebagai ketua DPW Partai NasDem," ujar Wali Kota Sorong, saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com, Sabtu (21/8).

Selain belum mengantongi izin, Wali Kota juga membeberkan bahwa Dominggus Mandacan datang mengenakan atribut partai, sedangkan pengikutnya mengenakan atribut pemerintahan.

"Kami kan baru selesai PPKM level 4. Baru longgar beberapa hari ini. Jadi Mau buat kerumunan lagi ?," tegasnya.

"Satpol PP bertindak itu karena memang belum ada izin makanya harus bubarkan kerumunan itu. Jadi jangan buat kegiatan partai yang berkerumun. Kami mencoba membatasi penyebaran Covid-19," ujarnya menegaskan.