Yasonna Angkat Suara Soal Potensi Diganti Saat Reshuffle
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly menyikapi santai tentang dirinya yang dinilai perlu diganti lewat kocok ulang kabinet atau reshuffle kabinet.
Desakan agar Yasonna mundur dari jabatan Menkumham sebelumnya disampaikan oleh koalisi masyarakat sipil yang terdiri dari LBH Masyarakat, LBH Jakarta, LPBH Nahdlatul Ulama Tangerang, dan Imparsial usai terjadi kebakaran di Lapas Kelas I Tangerang, Banten.
"Kita anteng-anteng saja," kata Yasonna kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Selasa (21/9).
Mengenai kasus kebakaran Lapas Kelas I Tangerang, Yasonna menunggu polisi mengusut tuntas kasus tersebut. Sejauh ini sudah ada tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
"Ya biarkan saja proses hukum berjalan. Kita tunggu [proses] polisinya," ujar Yasonna.
Ia menjelaskan bahwa Kemenkumham sudah membentuk tim khusus untuk memulihkan psikologi para korban. Adapun 48 jenazah warga binaan sudah dikembalikan kepada keluarga dan dikebumikan.
"Sudah dikembalikan kepada keluarga, dikebumikan. Semua biaya kita tanggung termasuk santunan sudah kita bayarkan," ujar Yasonna.
Lihat Juga : |
Sebelumnya, peneliti Imparsial Hussein Ahmad menyindir Yasonna yang semestinya malu dan langsung mengundurkan diri dari jabatannya setelah peristiwa kebakaran di Lapas Kelas I Tangerang.
Menurut Hussein, semestinya masyarakat tak perlu mendesak Yasonna mundur karena sudah semestinya ia mengundurkan diri lebih dulu.
"Ada 44 orang yang meninggal dalam tragedi tersebut, di sana ada tangan pemerintah yang berlumuran darah, Menkumham Yasonna Laoly semestinya tidak perlu dituntut mundur karena dia sendiri yang harusnya malu dan mengundurkan diri," kata Hussein.
Berdasarkan pengamatan LBH Masyarakat, kebakaran bisa tidak terjadi jika sejak awal Menkumham Yasonna Laoly sebagai penanggung jawab tertinggi memperbaiki sarana-prasarana di Lapas Kelas I Tangerang.
Terlebih, masalah lapas kelebihan kapasitas merupakan problem lama yang tak kunjung terselesaikan. Hampir seluruh lapas di Indonesia kelebihan kapasitas, tetapi Yasonna tak membuat kebijakan konkret.
(mts/bmw)