Aroma Standar Ganda TWK, Dicap Merah KPK Tapi Dirangkul Polri

Hingga saat ini, para pegawai belum menyatakan sikap terhadap tawaran Kapolri untuk merekrut mereka. Para pegawai masih menunggu sikap Presiden Jokowi terhadap rekomendasi Komnas HAM dan Ombudsman.

Perwakilan 56 pegawai, Rasamala Aritonang menyebut tawaran Kapolri tidak otomatis menggugurkan tanggung jawab Jokowi untuk melaksanakan rekomendasi Komnas dan Ombudsman. Dalam temuannya, Komnas HAM salah satunya merekomendasikan agar Jokowi mengangkat 56 pegawai kembali ke KPK, bukan instansli lain.

"Kami berharap pelanggaran HAM dan cacat prosedur yang terjadi dalam pelaksanaan TWK tetap harus ditindaklanjuti," ucap Rasamala, Rabu (29/9).

Tunggu Sikap Jokowi

Dorongan agar Jokowo segera bersikap juga didesak sejumlah organisasi sipil yang tergabung lewat koalisi masyarakat sipil antikorupsi. Sebanyak 16 organisasi yang tergabung dalam koalisi mendesak Jokowi untuk bersikap soal pemecatan pegawai akibat TWK.

Menurut mereka, pernyataan Kapolri justru semakin menambah kusut sikap pemerintah soal TWK. Pernyataan itu disampaikan dua hari jelang pemecatan pegawai per 30 September. Oleh karena itu, wajar bila publik bertanya, apakah sikap Kapolri, juga merupakan sikap Presiden.

Koalisi tetap mendesak agar Jokowi melaksanakan rekomendasi dua lembaga, Komnas HAM dan Ombudsman terkait TWK. Temuan dua lembaga tersebut telah menyatakan TWK penuh dengan pelanggaran maladministrasi dan hak asasi manusia kepada peserta tes.

Dalam kasus TWK, pasal 38 ayat 1 UU Ombudsman menyatakan, Presiden dan KPK harus melaksanakn rekomendasi Ombudsman. Koalisi menilai sikap Jokowi hingga saat ini yang masih bungkam memperlihatkan sikap abai mereka pada hasil kerja lembaga yang dinaungi undang-undang.

"Sikap Presiden dalam isu TWK ini dapat digambarkan bahwa pemerintah seperti tidak pernah berpihak pada isu penguatan lembaga pemberantasan korupsi," ujar koalisi dalam rilisnya, Rabu (29/9).

Hingga kini Jokowi belum menyatakan sikap resmi setelah pernyataannya terakhir dalam forum Pemren, mantan Wali Kota Solo itu menolak untuk dikaitkan dengan TWK. Namun, Juru Bicaranya, Fadjroel Rachman bilang, tawaran Kapolri bisa menjadi alternatif lain pemecatan pegawai.

Infografis Pertanyaan Konyol Tes wawasan Kebangsaan KPK. (Foto: CNNIndonesia/Fajrian)

Fadjroel tak berkomentar lebih jauh soal rencana Kapolri itu. Ia hanya mengonfirmasi pernyataan Listyo soal Jokowi merestui perekrutan pegawai KPK menjadi ASN Polri.

"Sebuah upaya baik untuk menyelesaikan masalah secara musyawarah, humanis, dialogis," kata Fadjroel lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Selasa (28/9) malam.