10 Poin Rapor Merah 4 Tahun Anies Baswedan Versi LBH Jakarta

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta meluncurkan laporan bertajuk "Rapor Merah 4 Tahun Kepemimpinan Anies Baswedan di Ibu Kota". Ada 10 masalah yang disoroti dalam empat tahun Anies memimpin Jakarta.

Rapor merah itu diserahkan ke pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Senin (18/10).

Masalah pertama yang disoroti adalah buruknya kualitas udara Jakarta yang sudah melebihi Baku Mutu Udara Ambien Nasional (BMUAN).

"Hal ini disebabkan oleh abainya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan," kata Pengacara Publik LBH Jakarta Charlie Albajili, Senin (18/10).

Lihat Juga : DKI Tuan Rumah Formula E, Ketua DPRD Berkukuh Interpelasi

Kedua, sulitnya akses air bersih di Jakarta akibat swastanisasi air. Ketiga, penanganan banjir yang belum mengakar pada beberapa penyebab banjir.

LBH menilai, banjir Jakarta sebenarnya bukan hanya satu tipe banjir saja, namun terdapat tipe banjir hujan lokal; banjir kiriman hulu; banjir rob; banjir akibat gagal infrastruktur; dan banjir kombinasi.

"Beberapa tipe banjir Jakarta tersebut masih disikapi Pemprov DKI sebagai banjir karena luapan sungai, sehingga fokus penanganan ada pada aliran sungai di wilayah Jakarta yakni menghilangkan hambatan pada aliran sungai dari hulu ke hilir di wilayah DKI Jakarta dan masih tetap cenderung pada pengerasan (betonisasi)," katanya.

Masalah keempat yakni penataan kampung kota yang belum partisipatif. Kelima, yakni ketidakseriusan Pemprov DKI Jakarta dalam memperluas akses terhadap bantuan hukum.

Keenam, lanjut catatan tersebut, sulitnya memiliki tempat tinggal di Jakarta. LBH menyoroti kebijakan penyelenggaraan rumah uang muka atau DP 0 persen yang ditargetkan membangun sebanyak 232.214 unit, namun kemudian dipangkas sehingga ditargetkan hanya membangun 10 ribu unit.

Selan itu, LBH menyoroti penyelenggaraan rumah yang pada awalnya diperuntukan kepada warga berpenghasilan strata pendapat 4-7 juta, kemudian diubah menjadi strata pendapatan 14 juta.

"Perubahan kebijakan yang cukup signifikan itu telah menunjukan ketidakseriusan Gubernur-Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk memenuhi janji politiknya semasa kampanye," ujarnya.

Lihat Juga : PKS Akui Ada Keinginan Usung Anies Capres di 2024

Masalah ketujuh yakni belum adaintervensi yang signifikan dari Pemprov DKI Jakarta terkait permasalahan yang menimpa masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil. Padahal, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan wilayah dengan karakteristik dan kompleksitas kerentanan yang jauh berbeda dengan masyarakat yang tinggal di wilayah lain.

"Ke delapan, penanganan pandemi yang masih setengah hati. Sebagaimana diketahui, wilayah DKI Jakarta merupakan episentrum nasional penyebaran Covid-19. Untuk itu diperlukan bentuk penanganan yang tepat guna dan tepat sasaran," kata Charlie.

Masalah kesembilan, LBH menyoroti penggusuran paksa yang masih menghantui warga Jakarta. LBH menyayangkan perbuatan tersebut dijustifikasi dengan menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak memiliki perspektif HAM.

"Pergub DKI Nomor 207 Tahun 2016 Tentang Penertiban Pemakaian/Penguasaan Tanah Tanpa Izin Yang Berhak merupakan salah satu ketentuan yang digunakan oleh Pemprov DKI untuk melakukan penggusuran dengan dalih memberikan kepastian hukum pelaksanaan penertiban terhadap pemakaian/penguasaan tanah tanpa izin yang berhak," katanya.

Sementara yang kesepuluh, LBH menyoroti soal reklamasi yang masih terus berlanjut.

Inkonsistensi itu, lanjut LBH, mengenai penghentian reklamasi dimulai ketika Anies menerbitkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta.

"Pergub 58 tahun 2018 yang menjadi indikasi reklamasi masih akan berlanjut dengan pengaturan mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan reklamasi serta penyebutan pengembang reklamasi sebagai perusahaan mitra," katanya.

Sebelumnya, Anies menyatakan pihaknya sudah melakukan pelbagai upaya untuk mengatasi masalah polusi udara di ibu kota. Upaya itu, katanya, bahkan sebelum sidang gugatan Koalisi Ibukota dimulai soal kotornya udara Jakarta.

Penanggulangan itu salah satunya dengan mengeluarkan instruksi gubernur soal pengendalian kualitas udara.

"Khusus penanggulangan pencemaran udara di Ibu Kota, Pemprov DKI Jakarta telah mengeluarkan Instruksi Gubernur No. 66/ 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara sebagai quick wins untuk menyelesaikan masalah pencemaran udara, bahkan sebelum proses sidang dimulai," kata Anies dalam keterangannya yang dikutip Jumat (17/9).

Lihat Juga : PPP Soal Anies Didukung Capres: Ia Penuhi Janji Kampanyenya

Baca selanjutnya: 9 Tuntutan ke Anies

Berdasarkan uraian tersebut, LBH menuntut Anies untuk melakukan sembilan hal.

Pertama, membuat strategi dan rencana aksi pengendalian pencemaran udara yang melindungi kesehatan manusia lingkungan dan ekosistem termasuk kesehatan populasi yang sensitif berdasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara terfokus, tepat sasaran, dan melibatkan partisipasi publik.

Lihat Juga : DPRD DKI Gelar Paripurna APBD Perubahan 25 Oktober

Kedua, menghentikan swastanisasi air DKI Jakarta. Ketiga melakukan penanganan banjir Jakarta sesuai dengan penyebab banjir tanpa penggusuran. Keempat tidak melakukan penggusuran paksa terhadap warga dan usaha rakyat kecil, serta memberikan
keamanan bermukim bagi warga.

Kelima mengesahkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum yang sesuai dengan kebutuhan warga DKI Jakarta secara partisipatif. Keenam menunda pengesahan Raperda RZWP3K sebelum adanya KLHS dan RSWP3K yang sesuai dengan prinsip-prinsip lingkungan hidup serta pelibatan masyarakat secara partisipatif.

Ketujuh meningkatkan 3T di Provinsi DKI Jakarta, menunda pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) menjamin pembebasan biaya perawatan bagi orang yang dirawat karena Covid-19, serta memastikan pelaksanaan vaksinasi secara adil dan sesuai skala prioritas.

Kedelapan memastikan hak atas tempat tinggal warga di DKI Jakarta, tidak melakukan penggusuran paksa, memulihkan hak-hak para korban penggusuran paksa, serta mencabut Peraturan Gubernur Nomor 207 Tahun 2016.

Serta kesembilan mencabut seluruh izin pelaksanaan reklamasi 17 pulau di DKI Jakarta.

Lihat Juga : Gelak Tawa Anies Didukung Warga Tanah Merah Jadi Capres