Konflik Papua dan Ketakutan Pemerintah Buka Dialog

Baku tembak antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua di Distrik Gome, Kabupaten Puncak kembali menimbulkan korban jiwa. Total, sebanyak tiga personel TNI tewas dalam kontak senjata itu hingga Kamis (27/1).

Peristiwa yang melibatkan KKB Papua dengan aparat TNI atau Polri tak kunjung reda, meskipun Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengembalikan operasi penanganan keamanan di Papua dan Papua Barat sama seperti yang diterapkan di provinsi lain.

Lihat Juga : Andika ke Papua usai Baku Tembak TNI-KKB: Evaluasi Internal

"Secara umum ada beberapa perubahan yang kami lakukan untuk menghadapi dinamika permasalahan di sana secara jangka panjang, yaitu dengan mengembalikan tugas-tugas atau operasi yang ada di Papua dan Papua Barat jadi bagian tugas satuan organik seperti di provinsi dan pulau lain," kata Andika dalam Rapat Kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Senin (24/1).

Andika mengatakan bakal menambah delapan titik baru di Papua dan Papua Baru, yakni Satgas Kodim Paniai, Kodim Intan Jaya, Kodim Puncak, Kodim Lani Jaya, Kodim Yalimo, Kodim Pegunungan Bintang, dan Kodim Nduga.

"Di Papua itu secara umum ada delapan tambahan titik yang memang menurut kami saat ini kalau dilihat dari kebutuhan masih kurang banyak, tapi delapan yang penting saat ini karena kemampuan kami," ujarnya.

Merespons bentrok yang terakhir kemarin, Andika langsung terbang ke Bumi Cenderawasih. Kapuspen TNI Mayjen Prantara Santosa menyebut Andika melakukan evaluasi internal kala mengunjungi Papua.

"Evaluasi internal," kata Prantara saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (28/1).

Lihat Juga : Kronologi Baku Tembak OPM dan TNI di Papua, 3 Prajurit Tewas

Foto: CNN Indonesia/Fajrian Infografis Warga sipil korban KKB di Papua

Lihat Juga : Mahfud MD: Komnas HAM-Kejagung Tak Sinkron soal Pelanggaran HAM Berat

Realisasikan Dialog

Analis Politik Internasional dan Resolusi Konflik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Adriana Elisabeth mengatakan pemerintah harus segera merealisasikan dialog untuk mengakhiri konflik yang terjadi di Papua.

Menurutnya, pola pendekatan pembangunan dan keamanan yang digunakan pemerintah terhadap Papua selama ini telah terbukti berhasil.

"Ada pendekatan pembangunan, ada keamanan negara, ternyata tidak cukup, buktinya konfliknya masih berlangsung sampai sekarang," kata Adriana kepada CNNIndonesia.com, Jumat (28/1).

Ia pun mengingatkan Inpres Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat telah mencantumkan bahwa pemerintah harus melakukan pendekatan dialog dan membangun paradigma baru dengan cara kerja baru.

Dialog, kata Adriana, harus mulai dirancang karena tidak bisa dilakukan secara instan untuk mengakhiri konflik di Papua.

"Kalau tidak dirancang dan segera dimulai kita tidak akan tahu hasilnya. Dua pendekatan paling dominan selama ini pembangunan dan keamanan negara, diterapkan di daerah konflik sudah pasti ada pro kontra. Pemerintah maksudnya baik, Papua curiga. Papua terbuka, pemerintahnya curiga," ujarnya.

'Buka Pendekatan Politik', berada di halaman selanjutnya...