JEJAK 5 TAHUN ANIES

Melacak Jejak Naturalisasi Sungai ala Anies Lawan Banjir, Terwujudkah?

CNN Indonesia
Kamis, 13 Okt 2022 12:45 WIB
Anies Baswedan sejak kampanye Pilgub DKI 2017, memang lebih sering mengenalkan pendekatan naturalisasi dibanding normalisasi dalam mengatasi banjir.
Warga membangun kembali rumahnya yang berada di bantaran sungai Ciliwung, kawasan Manggarai, Jakarta, Senin (16/4). (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

RT 08 RW 01 memang hampir tak pernah dilanda banjir meski berada hanya beberapa meter dari aliran Ciliwung. Namun berbeda dengan wilayah di seberang RT ini.

Tepatnya adalah RT 01 RW 08 yang berada di sisi lain Kali Ciliwung. Wilayah ini selalu dilanda banjir setiap tahunnya. Namun, banjir yang menerjang pemukiman warga bukan berasal dari luapan Kali Ciliwung, tapi dari air laut yang pasang.

Salah seorang pengurus RT 01, Tomi menyatakan wilayahnya tidak pernah kebanjiran karena luapan Kali Ciliwung, namun banjir rob bisa terjadi beberapa kali dalam setahun.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Rob itu bisa sebulan dua kali. Sebelum ditambah lagi tanggul di pelabuhan," kata Tomi.

Rob tentu ditangkal dengan pembangunan tanggul laut. Sementara naturalisasi yang dilakukan di Kali Ciliwung itu, menurut Tomi hanya bermanfaat untuk menata pinggiran sungai.

"Sebelum ditata berantakan, ini jadi lebih bagus ini," katanya.

Banjir rob yang terjadi di permukiman warga di wilayah itu tak jarang membuat warga harus mengungsi. Pada tahun lalu, banjir rob bahkan membuat bangunan kamar mandi di salah satu rumah warga roboh.

"Ini aja roboh mandi, ini kan lahan kosong ini (belakang rumah), air jadi gumpal di belakang dan hajar bangunan ini. Triplek hancur. Kaget dong ini, jebol," kata seorang warga bernama Joni.

Antitesis Ahok yang Tak Dikerjakan

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike menilai naturalisasi hanya antitesis dari normalisasi sungai yang dilakukan di zaman Gubernur DKI Basuki Tjahaja alias Ahok.

Namun selama hampir lima tahun Anies memimpin DKI, ia mengatakan tidak terlihat wujud nyata program itu.

"Naturalisasi muncul sebagai antitesis dari normalisasi sungai di zaman Ahok. Namun bedanya, normalisasi dikerjakan, kalau naturalisasi tidak dikerjakan. Lima tahun ini sama sekali tidak ada titik naturalisasi di sungai Jakarta," kata Yuke.

"Pengerukan dan perawatan itu pekerjaan normal, bukan sesuai dengan konsep yang digadang-gadang Pak Anies menjabat," imbuh dia.

Salah satu proyek naturalisasi yang dijalankan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Lokasi berada di Kanal Banjir Barat dekat dengan Stasiun Kereta Api Bandara Sudirman.Salah satu proyek naturalisasi yang dijalankan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Lokasi berada di Kanal Banjir Barat dekat dengan Stasiun Kereta Api Bandara Sudirman. Foto: CNN Indonesia/LB Ciputri Hutabarat

Pakar Tata Kota dari Universitas Trisakti Nirwono Joga berpendapat serupa. Ia mengaku belum melihat lokasi sungai yang sudah dinaturalisasi.

"Empat sungai yang sudah direncanakan untuk dibenahi tuntas (2012-2022) yang sudah disepakati Pemda DKI-BWSCC-PUPR- Bank Dunia yakni Ciliwung, Pesanggrahaan, Angke, Sunter justru berhenti pembenahannya sejak 2017 akibat pertentangan konsep normalisasi-naturalisasi," kata Nirwono.

Menurutnya, jika benar akan ada sungai yang dinaturalisasi, maka yang harus dilakukan adalah badan sungai dikeruk, diperdalam, diperlebar, sehingga membutuhkan relokasi pemukiman.

"Ini (relokasi) yang dihindari ABW (Anies Baswedan), agar kemiringan bantaran sungai lebar dan landai sehingga bisa dihijaukan/dinaturalisasikan, karena ABW tidak mau merelokasi maka program ini tidak dapat diterapkan sampai sekarang," katanya.

Terkendala Sengketa Tanah

Sementara, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjelaskan alasan program naturalisasi sungai mangkrak karena banyak tanah di Jakarta yang belum memiliki sertifikat.

"Yang jadi masalah selama ini terkait program-progam tersebut adalah masalah kasus-kasus tanah. Seperti teman-teman ketahui, di Jakarta ini banyak sekali masalah-masalah sengketa tanah," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (6/10).

Riza menuturkan, pihaknya bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto terus berkoordinasi terkait percepatan sertifikasi tanah.

"Masih banyak luasan tanah di Jakarta yang kami miliki, belum bersertifikat. Ini insya Allah Pak Menteri akan mendukung penuh agar kita bisa sesegera mungkin menyelesaikan perselisihan atau sengketa tanah," ungkap Riza.

"Alhamdulillah dalam satu hingga dua tahun terakhir ada percepatan, akan dilakukan percepatan lagi," tambah Riza.

(yoa/isn)


[Gambas:Video CNN]

HALAMAN:
1 2
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER