Bowie Haryanto
Mengawali karier sebagai wartawan olahraga di harian Berita Kota. Menjadi asisten redaktur olahraga di portal inilah.com, dan redaktur olahraga di portal viva.co.id. Sekarang menjadi writer olahraga di CNN Indonesia.

Apa Selanjutnya, Pak Menpora?

Bowie Haryanto, CNN Indonesia | Senin, 01/06/2015 19:37 WIB
Setelah sanksi FIFA turun, Menpora akan dihadapkan pada pertaruhan besar. Apakah ia bisa jadi penyelamat sepak bola Indonesia, atau justru sebaliknya? Intervensi Menteri Pemuda dan Olahraga kepada PSSI berujung pada sanksi yang diberikan untuk Indonesia. (CNN Indonesia/Laudy Gracivia)
Jakarta, CNN Indonesia -- 30 Mei 2015 mungkin tanggal yang tidak akan pernah dilupakan pecinta sepak bola Indonesia seumur hidup. Untuk kali pertama sejak menjadi anggota FIFA, Indonesia akhirnya mendapatkan sanksi dari otoritas sepak bola tertinggi dunia tersebut.

Saya tidak pro PSSI atau pun Kemenpora. Di satu sisi, saya menganggap PSSI memiliki hak mempertahankan keberadaannya untuk mengelola persepakbolaan nasional yang sudah berjalan sejak lama sesuai aturan yang menjadi acuan mereka, baik Statuta PSSI atau Statuta FIFA.

Di sisi lain, saya melihat adanya keinginan besar Menpora Imam Nahrawi memperbaiki kondisi persepakbolaan Indonesia, meski langkah yang diambil hingga akhirnya Indonesia mendapatkan sanksi membuat saya geleng-geleng.


Jika melihat ke belakang, sanksi yang diberikan FIFA saat ini bermuara dari tidak diizinkannya dua klub, Arema Cronus dan Persebaya Surabaya, mengikuti kompetisi Liga Super Indonesia (ISL) 2015.

Ini merupakan salah satu keputusan Menpora yang membuat saya tidak habis pikir. Ibaratnya ada dua siswa yang tidak membuat pekerjaan rumah, tapi seluruh kelasnya dihukum tidak boleh mengikuti pelajaran sekolah.

PSSI juga salah di titik ini. Pihak Kemenpora sudah mengirim tiga kali surat yang meminta penjelasan kenapa Arema dan Persebaya diizinkan bermain di ISL.

Alih-alih memberikan jawaban secara resmi, pihak PSSI justru lebih sering mengungkapkan alasan mereka melalui media. Padahal jarak kantor PSSI dan kantor Kemenpora tidak lebih dari dua kilometer.

Mengirim surat melalui kurir pun mungkin hanya akan membutuhkan waktu tidak lebih dari 10 menit. Intinya adalah komunikasi, dan mungkin sanksi FIFA sekarang tidak akan terjadi.

Dari situlah semuanya jadi berantakan. PSSI dibekukan Kemenpora di saat kongres PSSI yang berlangsung di Surabaya belum selesai.

Cukup aneh, karena Kemenpora mengeluarkan SK pembekuan ketika PSSI belum melakukan pemilihan ketua umum baru, yang akhirnya jatuh ke tangan La Nyalla Mattalitti.

Seakan-akan Kemenpora tahu, siapapun ketua umum yang akan terpilih, PSSI tidak bisa menjalankan tugasnya dengan benar. Setidaknya di mata Menpora Imam Nahrawi

Tata Kelola

Sejak SK pembekuan turun, baik PSSI dan pihak Kemenpora hanya menunjukkan ego mereka masing-masing. Bahkan seorang Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pun tidak bisa mendamaikan keduanya.

Kini sanksi sudah dijatuhkan, dan semua mata akan tertuju ke Kemenpora. Mereka bisa lebih leluasa untuk melakukan apa yang mereka anggap benar demi membenahi sepak bola Indonesia, tanpa harus mendapat ‘perlawanan’ dari PSSI.

Sejak awal pihak Kemenpora dan Tim Transisi mengaku siap jika Indonesia kena sanksi FIFA. Itu menunjukkan mereka sudah memiliki rencana membenahi tata kelola sepak bola Indonesia.

Saya benar-benar berharap Menpora dan Tim Transisi sudah memiliki rencana untuk membenahi tata kelola sepak bola Indonesia. Karena jika melihat pernyataan keduanya, bahwa PSSI butuh reformasi total, maka kita harus membenahi tata kelola sepak bola dari nol lagi.

Selain itu, Kemenpora, melalui Tim Transisi, juga ingin menggelar Kongres Luar Biasa untuk memilih kepengurusan PSSI yang baru. Saya bisa pastikan Indonesia tidak akan memiliki kepengurusan PSSI yang baru meski Tim Transisi menggelar KLB sebanyak 100 kali.

Terlebih Kemenpora harus meyakinkan FIFA bahwa Indonesia butuh KLB. Karena dalam surat sanksi per tanggal 30 Mei, FIFA tidak menyinggung Indonesia butuh pengurus baru. FIFA hanya ingin Kemenpora tidak mengganggu kerja PSSI. Hal ini berbeda dengan kasus dualisme kepengurusan PSSI pada 2011 lalu.

Untuk itu, jika ingin menggelar kongres, maka Kemenpora harus bisa melobi FIFA kalau Indonesia butuh menggelar KLB.

Belajar dari dualisme kepengurusan, maka Indonesia harus membentuk Komite Normalisasi yang disetujui FIFA untuk bisa menggelar KLB. Tim Transisi, di mata FIFA, tidak punya hak untuk menggelar KLB.

Anggota Komite Normalisasi pun tidak bisa sembarangan. Mereka harus memiliki pengalaman di bidang sepak bola atau setidaknya sistem keolahragaan, tidak seperti sebagian besar anggota Tim Transisi saat ini.

Besar harapan saya Menpora membuktikan janjinya untuk membenahi sepak bola Indonesia, sesuai dengan pernyataannya yang terkenal, “Sepak bola adalah milik bangsa Indonesia.”

Tapi jangan lupa, sepak bola juga punya FIFA. Sepak bola Indonesia hanya akan menjadi tarikan kampung (tarkam) jika tidak mengakui FIFA. Presiden Jokowi sudah jelas menyatakan, “Mau main di internasional atau prestasi internasional.”

Kemenpora harus bergerak cepat untuk memastikan sanksi tidak lagi dijatuhi FIFA. Karena sudah banyak ‘korban’ dari sanksi ini, bukan hanya pemain sepak bola.

Sekarang bola panas ada di tangan Imam Nahrawi. Ada dua akhir kisah bagi Menpora: Diingat selamanya sebagai penyelamat sepak bola Indonesia atau justru diingat seumur hidup sebagai perusak sepak bola nasional.

Jadi, apa langkah selanjutnya, Pak Menpora? (vws)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK