Terlalu Ambil 'Peran', PSSI Kembali Kritik BOPI
M. Arby Rahmat | CNN Indonesia
Rabu, 05 Agu 2015 23:43 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Jajaran Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) menilai buruknya hubungan mereka dengan Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) tak lepas dari tindakan-tindakan yang dilakukan BOPI sendiri sejak awal tahun.
Dalam jumpa pers di kantornya (5/8), sejumlah pihak PSSI beranggapan BOPI terlalu mengambil fungsi dan peran pemerintah yang mengakibatkan kompetisi sepak bola di Indonesia berhenti.
"BOPI mengambil banyak fungsi, contoh fungsi pengadilan soal sengketa Arema-Persebaya, kemudian soal perpajakan. Itu yang kita sesalkan. Judulnya profesional tapi justru menambah kompleks birokrasi." kata Direktur Hukum dan Kuasa Hukum PSSI, Aristo Pangaribuan.
Selain terlalu mengambil peran, Aristo bilang, pihaknya juga beranggapan BOPI tak lebih sebagai kendaraan untuk menjegal keberadaan PSSI. Tak ayal, ia menyimpulkan bahwa suatu kesalahan fatal yang mengatakan BOPI sebagai perpanjangan tangan pemerintah.
"Keputusan yang diambil BOPI lebih banyak didasarkan pada like and dislike (suka atau tidak suka). Padahal harusnya BOPI itu jadi organisasi yang independen. Jadi dia harus bergerak independen seperti Komnas HAM, KPPU, Ikatan Dokter Indonesia, dan Perhimpunan Advokat," tutur Aristo.
Di kesempatan yang sama, Wakil Ketua PSSI, Erwin Budiawan mengakui hubungan PSSI dengan BOPI sempat tak ada masalah dan sama-sama bersinergi untuk meningkatkan persepakbolaan Indonesia. Namun, pasca medio Januari 2015 hubungan itu kembali 'dingin' pasca sejumlah putusan BOPI. "Sejak itu niat baik kita tidak bersambung," katanya.
Saat ini, Erwin bilang PSSI pun tengah menyiapkan mekanisme penyelenggaraan beberapa kompetisi seperti Divisi Utama, Liga Nusantara, Kompetisi Kelompok Umur, Piala Proklamasi, dan Piala Indonesia Satu. Meski mengaku akan mendapat hambatan dari segi perizinan, ia mengatakan saat ini pihaknya masih terus melakukan koordinasi dengan kepolisian untuk memperoleh izin.
"Kita sudah bersurat. Kami tidak akan meminta rekomendasi ke BOPI. Kami akan langsung ke Kepolisian, sesuai dengan undang-undang," ucap Erwin.
Hal tersebut juga dibenarkan oleh juru bicara PSSI, Tommy Welly. "Sesuai hasil rapat komite eksekutif kemarin, soal perizinan kita langsung ke kepolisian. Hasil PTUN juga sudah menunjukan itu," ujar Tommy.
"Intervensi dimulai ketika BOPI memulai verifikasi. Sekarang fondasi-fondasi membangun sepak bola dimulai lagi. Sanksi FIFA dimulai ketika BOPI menjadi verifikator," ucapnya berpendapat.
PEMBAHASAN TATA KELOLA
Terkait tata kelola sepakbola Indonesia, PSSI mengklaim bahwa sebelum naiknya Imam Nahrawi sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, kondisi sepakbola Indonesia baik-baik saja.
"Terkait tata kelola, di PSSI kami memiliki manajemen, regulasi, dan teknis pelaksanaan. Semua itu sudah kita lakukan sejak 2013. Contoh, kita sudah lakukan akselerasi lisensi pelatih sebelum kondisi berubah seperti sekarang ini," tutur Erwin.
Sementara Aristo berpendapat, jika pemerintah ingin terlibat dalam pembenahan tata kelola, hal itu bisa dilakukan lewat menggodok bibit-bibit muda melalui Sekolah Sepak Bola (SSB). "Tapi ketika beranjak ke profesional itu wewenang federasi. Itu contoh kecilnya," ucapnya. (ptr/ptr)
"BOPI mengambil banyak fungsi, contoh fungsi pengadilan soal sengketa Arema-Persebaya, kemudian soal perpajakan. Itu yang kita sesalkan. Judulnya profesional tapi justru menambah kompleks birokrasi." kata Direktur Hukum dan Kuasa Hukum PSSI, Aristo Pangaribuan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Keputusan yang diambil BOPI lebih banyak didasarkan pada like and dislike (suka atau tidak suka). Padahal harusnya BOPI itu jadi organisasi yang independen. Jadi dia harus bergerak independen seperti Komnas HAM, KPPU, Ikatan Dokter Indonesia, dan Perhimpunan Advokat," tutur Aristo.
Saat ini, Erwin bilang PSSI pun tengah menyiapkan mekanisme penyelenggaraan beberapa kompetisi seperti Divisi Utama, Liga Nusantara, Kompetisi Kelompok Umur, Piala Proklamasi, dan Piala Indonesia Satu. Meski mengaku akan mendapat hambatan dari segi perizinan, ia mengatakan saat ini pihaknya masih terus melakukan koordinasi dengan kepolisian untuk memperoleh izin.
"Kita sudah bersurat. Kami tidak akan meminta rekomendasi ke BOPI. Kami akan langsung ke Kepolisian, sesuai dengan undang-undang," ucap Erwin.
Hal tersebut juga dibenarkan oleh juru bicara PSSI, Tommy Welly. "Sesuai hasil rapat komite eksekutif kemarin, soal perizinan kita langsung ke kepolisian. Hasil PTUN juga sudah menunjukan itu," ujar Tommy.
"Intervensi dimulai ketika BOPI memulai verifikasi. Sekarang fondasi-fondasi membangun sepak bola dimulai lagi. Sanksi FIFA dimulai ketika BOPI menjadi verifikator," ucapnya berpendapat.
PEMBAHASAN TATA KELOLA
Terkait tata kelola sepakbola Indonesia, PSSI mengklaim bahwa sebelum naiknya Imam Nahrawi sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, kondisi sepakbola Indonesia baik-baik saja.
"Terkait tata kelola, di PSSI kami memiliki manajemen, regulasi, dan teknis pelaksanaan. Semua itu sudah kita lakukan sejak 2013. Contoh, kita sudah lakukan akselerasi lisensi pelatih sebelum kondisi berubah seperti sekarang ini," tutur Erwin.
Sementara Aristo berpendapat, jika pemerintah ingin terlibat dalam pembenahan tata kelola, hal itu bisa dilakukan lewat menggodok bibit-bibit muda melalui Sekolah Sepak Bola (SSB). "Tapi ketika beranjak ke profesional itu wewenang federasi. Itu contoh kecilnya," ucapnya. (ptr/ptr)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK