Sekjen KOI Imbau Pemerintah Ikut Terlibat Komite Ad Hoc
Arby Rahmat | CNN Indonesia
Selasa, 29 Des 2015 09:28 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Sekjen Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Dody Iswandi berharap FIFA dapat lebih serius dalam memberi bantuan kepada Indonesia yang ingin membenahi tata kelola sepak bola nasional.
Kurang dari dua tahun lagi Indonesia akan menjadi tuan rumah Asian Games 2018. Andai situasi sepak bola nasional belum juga rampung, nomor sepak bola akan dilewatkan Indonesia dalam ajang Asian Games tersebut. Atas dasar itu, Dody berharap agar segala persoalan sepak bola di Indonesia dapat selesai dengan segera. Hasilnya, tentu saja agar tim nasional sepak bola Indonesia dapat turut berpartisipasi dalam ajang empat tahunan tersebut.
"Imbauan saya FIFA harus tegas terhadap pemerintah Indonesia. Komite Ad Hoc Reformasi itu menurut saya tetap harus ada pemerintah di dalamnya. Bagaimana jadinya nanti kalau misalnya komite tersebut menghasilkan suatu keputusan dan pemerintah tidak terlibat?" kata Dody melalui sambungan telepon kepada CNNIndonesia.com, Senin malam (28/12).
"Nanti kalau surat izin bertanding tidak dikeluarkan lagi oleh pemerintah bagaimana? Jadi kalau menurut saya kita harus kooperatif dengan pemerintah. Pemerintah jangan di lawan lah."
Terkait Komite Ad Hoc yang merupakan buah dari kunjungan delegasi FIFA-AFC ke Jakarta pada November silam, ada perbedaan persepsi antara Kemenpora dengan PSSI.
Pihak Kemenpora sebagai pemerintah mengaku mendapat arahan dari delegasi FIFA-AFC untuk membentuk sebuah tim kecil, sementara PSSI mengklaim mendapat arahan membuat Komite Ad Hoc Reformasi.
Kepala Komunikasi Publik Kemenpora, Gatot S. Dewa Broto, menerangkan tugas tim kecil antara lain berkomunikasi dan memperinci setiap hal teknis dalam rangka reformasi terhadap PSSI.
Sedangkan untuk Komite Ad Hoc, Ketua PSSI La Nyalla sempat mengatakan itu bertugas untuk melakukan pembenahan serta bertanggung jawab atas reformasi sepak bola Indonesia.
"Saya melihatnya Keputusan FIFA kok mendua. Harapan saya terus terang, kalau misalnya KOI menjadi penengah dalam persoalan sepak bola Indonesia saya rasa tidak ada salahnya. PSSI kan termasuk anggota KOI juga, jadi kalau dipercaya ke KOI kami siap untuk memfasilitasi itu," kata Dody.
Dody mengaku dirinya berharap pemerintah bisa terlibat dalam Komite Ad Hoc. Pasalnya tanpa kehadiran pemerintah, hasil yang keluar dari komite itu seolah tak akan ada arti.
"Itu yang saya khawatirkan. Sekarang (yang perlu dipikirkan) bagaimana cara meyakinkan pemerintah," katanya menambahkan.
Terkait Asian Games 2018, cabang olahraga sepak bola akan tetap dipertandingkan bersama atau tanpa timnas Indonesia di dalamnya. Menyangkut polemik sepak bola yang ada antara PSSI dan pemerintah, Dody harap agar semuanya dapat terselesaikan dengan baik.
"Sampai 2018 masih bisa mungkin kita tunggu karena pelaksanaannya Agustus, tapi kan ada aturan yang perlu dipenuhi seperti entry form," ujarnya.
"Entry form by number itu enam bulan sebelum Asian Games 2018, sementara entry form by name itu dua bulan sebelum pelaksanaannya. Waktu masih panjang. Tapi kalau sampai saat itu timnas sepak bola Indonesia tidak masuk, itu yang kita sesali," ucap Dody. (kid)
Kurang dari dua tahun lagi Indonesia akan menjadi tuan rumah Asian Games 2018. Andai situasi sepak bola nasional belum juga rampung, nomor sepak bola akan dilewatkan Indonesia dalam ajang Asian Games tersebut. Atas dasar itu, Dody berharap agar segala persoalan sepak bola di Indonesia dapat selesai dengan segera. Hasilnya, tentu saja agar tim nasional sepak bola Indonesia dapat turut berpartisipasi dalam ajang empat tahunan tersebut.
"Imbauan saya FIFA harus tegas terhadap pemerintah Indonesia. Komite Ad Hoc Reformasi itu menurut saya tetap harus ada pemerintah di dalamnya. Bagaimana jadinya nanti kalau misalnya komite tersebut menghasilkan suatu keputusan dan pemerintah tidak terlibat?" kata Dody melalui sambungan telepon kepada CNNIndonesia.com, Senin malam (28/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Terkait Komite Ad Hoc yang merupakan buah dari kunjungan delegasi FIFA-AFC ke Jakarta pada November silam, ada perbedaan persepsi antara Kemenpora dengan PSSI.
Kepala Komunikasi Publik Kemenpora, Gatot S. Dewa Broto, menerangkan tugas tim kecil antara lain berkomunikasi dan memperinci setiap hal teknis dalam rangka reformasi terhadap PSSI.
Sedangkan untuk Komite Ad Hoc, Ketua PSSI La Nyalla sempat mengatakan itu bertugas untuk melakukan pembenahan serta bertanggung jawab atas reformasi sepak bola Indonesia.
"Saya melihatnya Keputusan FIFA kok mendua. Harapan saya terus terang, kalau misalnya KOI menjadi penengah dalam persoalan sepak bola Indonesia saya rasa tidak ada salahnya. PSSI kan termasuk anggota KOI juga, jadi kalau dipercaya ke KOI kami siap untuk memfasilitasi itu," kata Dody.
Dody mengaku dirinya berharap pemerintah bisa terlibat dalam Komite Ad Hoc. Pasalnya tanpa kehadiran pemerintah, hasil yang keluar dari komite itu seolah tak akan ada arti.
"Itu yang saya khawatirkan. Sekarang (yang perlu dipikirkan) bagaimana cara meyakinkan pemerintah," katanya menambahkan.
Terkait Asian Games 2018, cabang olahraga sepak bola akan tetap dipertandingkan bersama atau tanpa timnas Indonesia di dalamnya. Menyangkut polemik sepak bola yang ada antara PSSI dan pemerintah, Dody harap agar semuanya dapat terselesaikan dengan baik.
"Sampai 2018 masih bisa mungkin kita tunggu karena pelaksanaannya Agustus, tapi kan ada aturan yang perlu dipenuhi seperti entry form," ujarnya.
"Entry form by number itu enam bulan sebelum Asian Games 2018, sementara entry form by name itu dua bulan sebelum pelaksanaannya. Waktu masih panjang. Tapi kalau sampai saat itu timnas sepak bola Indonesia tidak masuk, itu yang kita sesali," ucap Dody. (kid)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK