Pengamat: Olahraga Indonesia Butuh Kompleks Hambalang

Jakarta, CNN Indonesia -- Keberadaan proyek Pusat Pendidikan Pelatihan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Sentul, dianggap pengamat olahraga nasional, Sumohadi Marsis, sangat dibutuhkan untuk kemajuan olahraga Indonesia.

Pilihan Redaksi Kemenpora Siapkan Sejumlah Opsi Terkait Proyek Hambalang Kemenpora Minta La Nyalla Jangan Cari Kambing Hitam Kemenpora Berharap Rio Finis di GP Bahrain

Nasib kelanjutan kompleks Hambalang rencananya akan ditentukan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas pekan depan. Sebelumnya proyek kompleks Hambalang terhenti menyusul kasus korupsi yang menjerat mantan Menpora Andi Mallarangeng.

Korupsi proyek Hambalang juga menjerat mantan Kepala Biro Perencanaan Kemenpora Deddy Kusdinar, Direktur Operasional 1 PT Adhi Karya Teuku Bagus Mukhamad Noor, dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Sumohadi mengatakan, dengan prestasi olahraga yang terus menurun, keberadaan kompleks Hambalang sangat dibutuhkan Indonesia.

"Hambalang sangat perlu, prestasi olahraga kita rendah karena tidak adanya infrastruktur yang memadai. Proyek ini harus diteruskan demi prestasi olahraga kita. Soal sempat terhenti karena kasus korupsi, itu lain hal lagi," ujar Sumohadi saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (25/3).

"Dulu kita punya Ragunan yang punya fasilitas bagus, tempat tinggal layak dan lapangan yang bagus. Sayang tidak terurus. Sekarang kita tidak punya infrastruktur olahraga yang tersedia."

Sumohadi juga berharap kelanjutan proyek Hambalang tidak kembali terhenti karena kasus korupsi. Sumohadi mengatakan untuk kemajuan olahraga Indonesia, pembangunan infrastruktur olahraga seperti proyek Hambalang jangan dinodai dengan kasus korupsi.

"Semoga saja tidak terhenti lagi. Seharusnya jangan terhenti karena kasus-kasus korupsi. Salah satu masalah utama kita adalah infrastruktur dan jangan dikotori dengan korupsi," ucap Sumohadi.

Presiden Joko Widodo usai meninjau proyek Hambalang pekan lalu, belum bisa memastikan fungsi proyek tersebut. Jokowi telah mengistruksikan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk memeriksa kondisi tanah di lokasi.

Jika pemeriksaan telah dilakukan Kementerian PUPR, Jokowi mengatakan pemerintah akan memutuskan penggunaan lahan tersebut selanjutnya.

"Apakah masih seperti lama untuk sekolah olahraga, atau mungkin diubah, bisa saja. Diubah menjadi Wisma Atlet misalnya, atau diubah menjadi untuk pelatnas atau diubah menjadi rusunawa," ucap Jokowi. (har)