Pengamat: La Nyalla Harus 'Legowo' Lepas Jabatan Ketum PSSI
Jun Mahares | CNN Indonesia
Rabu, 30 Mar 2016 13:37 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pengamat olahraga nasional Sumohadi Marsis angkat bicara soal kasus dugaan korupsi yang melibatkan La Nyalla Mattalitti. Meski mengedepankan asas praduga tak bersalah, namun Ketua Umum PSSI itu diminta legowo menanggalkan jabatannya.
La Nyalla, yang juga menjabat Ketua Kadin Jawa Timur, ditetapkan sebagai tersangka kasus penyalahgunaan dana hibah dari Pemprov Jatim pada 2012 senilai Rp5,3 milliar.
Meski masih belum resmi sebagai terdakwa, menurut Sumohadi, sejatinya pemimpin olahraga harus mencerminkan sportivitas dan tidak tercela di mata hukum.
"Kita harus menghargai proses hukum praperadilan yang diajukan La Nyalla. Tapi, kalau ditolak, saya rasa sudah sepantasnya beliau legowo melepaskan jabatannya di olahraga," kata Sumohadi yang dihubungi CNNINdonesia.com, Rabu (30/3).
"Meski belum tentu bersalah, namun pemimpin olahraga harus menjadi cermin jiwa sportif. Dia harus legowo melepaskan jabatannya demi menjunjung tinggi prinsip olahraga," tambah Sumohadi.
Secara organisasi, PSSI -meski statusnya masih dibekukan Kemenpora- harus menentukan sikap yang jelas terhadap kasus yang menyangkut La Nyalla sebagai ketua.
"Posisinya saat ini serba membingungkan. Di satu sisi status PSSI masih dibekukan Kemenpora, jadi apapun kegiatannya tidak diakui pemerintah. Tapi, di sisi lain PSSI harus punya rencana jika sanksi dicabut. Idealnya harus ada ketua baru untuk memimpin induk organisasi sepak bola Tanah Air," ungkap Sumohadi yang lama berkecimpung di media olahraga.
Pergantian ketua umum PSSI sejatinya harus melalui Kongres Luar Biasa (KLB) yang melibatkan seluruh anggotanya (klub dan Asprov PSSI). Namun, hingga kini para pejabat PSSI memilih bungkam dan tetap mendukung La Nyalla.
Setelah ditetapkan sebagai tersangka, La Nyalla mangkir dari sidang pengadilan. Bahkan, mantan Ketua Komite Penyelamat Sepakbola Indonesia (KPSI) itu pun ditetapkan sebagai buronan karena bertolak ke luar negeri.
"Kita hargai asas praduga tak bersalah bagi setiap warga negara. Tapi, di olahraga berbeda. Setiap orang yang tersangkut proses hukum meski belum tentu bersalah, harus sportif menanggalkan jabatannya dulu demi menjunjung nilai-nilai olahraga," ujar Sumohadi. (jun)
Meski masih belum resmi sebagai terdakwa, menurut Sumohadi, sejatinya pemimpin olahraga harus mencerminkan sportivitas dan tidak tercela di mata hukum.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Meski belum tentu bersalah, namun pemimpin olahraga harus menjadi cermin jiwa sportif. Dia harus legowo melepaskan jabatannya demi menjunjung tinggi prinsip olahraga," tambah Sumohadi.
"Posisinya saat ini serba membingungkan. Di satu sisi status PSSI masih dibekukan Kemenpora, jadi apapun kegiatannya tidak diakui pemerintah. Tapi, di sisi lain PSSI harus punya rencana jika sanksi dicabut. Idealnya harus ada ketua baru untuk memimpin induk organisasi sepak bola Tanah Air," ungkap Sumohadi yang lama berkecimpung di media olahraga.
Pergantian ketua umum PSSI sejatinya harus melalui Kongres Luar Biasa (KLB) yang melibatkan seluruh anggotanya (klub dan Asprov PSSI). Namun, hingga kini para pejabat PSSI memilih bungkam dan tetap mendukung La Nyalla.
Setelah ditetapkan sebagai tersangka, La Nyalla mangkir dari sidang pengadilan. Bahkan, mantan Ketua Komite Penyelamat Sepakbola Indonesia (KPSI) itu pun ditetapkan sebagai buronan karena bertolak ke luar negeri.
"Kita hargai asas praduga tak bersalah bagi setiap warga negara. Tapi, di olahraga berbeda. Setiap orang yang tersangkut proses hukum meski belum tentu bersalah, harus sportif menanggalkan jabatannya dulu demi menjunjung nilai-nilai olahraga," ujar Sumohadi. (jun)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK