Pemerintah Buka Opsi Hambalang Dikelola Kemenristek

Vetriciawizach, CNN Indonesia | Minggu, 04/09/2016 18:20 WIB
Pemerintah Buka Opsi Hambalang Dikelola Kemenristek Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mengunjungi proyek Hambalang, Minggu (4/9).
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menyiapkan dua opsi peruntukan Proyek Hambalang di masa depan, yaitu menjadi perguruan tinggi ilmu keolahragaan atau pemusatan kepelatihan atlet-atlet junior ataupun senior jelang perhelatan multi-cabang olahraga.

Jika opsi pertama yang diambil, maka administrasi dipindahkan dari semula di Kemenpora menjadi Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek-Dikti).

Hal ini diungkapkan Menpora Imam Nahrawi seusai melakukan peninjauan ke Hambalang bersama Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla, dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadimuljono.


"Wakil Presiden telah melihat sejauh mana penggunaan tempat ini, baik langsung oleh Kemenpora ataupun Kementerian Ristek-Dikti," kata Imam.

"Opsi pertama adalah Perguruan Tinggi Ilmu Keolahragaan, Institut Ilmu Keolahragaan, atau Fakultas Ilmu Keolahragaan di bawah Universitas Negeri Jakarta. Secara administratif, proyek ini aset Kemenpora. Jika itu pilihannya, kami siap memindahkan administrasi ke Kementerian Ristek-Dikti," ujar Menpora.

Opsi kedua, lanjut Menpora, Proyek Hambalang akan menjadi lokasi pemusatan kepelatihan atlet-atlet junior ataupun senior jelang perhelatan multi-cabang olahraga.

"Ini bagian dari rencana besar kami untuk memperkuat pusat pelatihan Olimpiade di Cibubur. Tapi, kami akan meninjau pengembangan lebih lanjut," kata Imam.

Menpora mengatakan keputusan peruntukan Proyek Hambalang ada pada Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla (JK) dengan penganggaran kelanjutan proyek pada Kemenpupera. Keputusan diambil setelah kajian Kemenpupera tuntas pada 2017.

Menurut JK, Presiden telah menyetujui konsep kelanjutan dari proyek Hambalang.

"Hasil audit dari Menteri Pekerjaan Umum secara teknis mendasari hal itu, dengan sedikit perbaikan khususnya saluran air saja. Meski sudah lima tahun lebih, tetapi tidak ada satupun bangunan dan jalan yang patah, artinya tanah ini cukup baik tetapi tetap untuk menjaganya lantainya kita turunkan satu tingkat," kata JK.
 
Pada Mei, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan pengkajian teknis dan kelayakan tanah serta bangunan Proyek Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Jawa Barat hingga 2017.

"Presiden meminta untuk sekali lagi dilakukan evaluasi secara menyeluruh untuk Hambalang sebelum akan diputuskan dibangun untuk apa," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung usai rapat terbatas mengenai P3SON dan renovasi Gelora Bung Karno di Kantor Kepresidenan.

Presiden juga meminta audit dalam aspek hukum serta kelayakan bangunan termasuk keperluan perancangan ulang karena menyalahi Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Izin yang tertulis dalam IMB P3SON adalah bangunan dengan tiga lantai, namun kenyataan di lapangan berdiri bangunan dengan enam lantai.

"Presiden meminta pada bulan April-Mei 2017 sudah harus final mau dalam bentuk apa, redesign bagaimana, kemudian sekali lagi secara aspek hukum dan juga aspek-aspek lain yang juga harus sudah selesai," jelas Pramono. (Antara/vws)