Menpora: Event Olahraga Nasional Harus Terukur

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah (Jateng) menyetujui saran pemerintah soal penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) Remaja 2017. Anehnya, Komite Olahraga Nasional (KONI) Pusat justru ngeyel ajang itu tetap digelar.

Pemerintah lebih memilih mengucurkan dana untuk gelaran Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) dari pada PON Remaja 2017 yang keduanya diselenggarakan di Jateng.

Pilihan Redaksi Dokumen Tak Lengkap, Putusan Anggaran Kemenpora Ditunda Yayuk Basuki Sayangkan Penggusuran Lapangan Tenis di GBK Menpora Minta PP Pelti Ajukan Solusi Konkret

Pada Jumat (14/10), Kepala Komunikasi Publik Kemenpora Gatot S Dewa Broto mengatakan, jarak digelarnya kedua ajang multievent tingkat remaja itu berdekatan. PON Remaja digelar pada Juni 2017 sedangkan POPNAS, September 2017.

Peserta POPNAS juga berpeluang ikut serta di PON Remaja. Sementara cabor yang sifatnya pembinaan justru lebih banyak digelar di POPNAS.

Pemerintah pusat melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) juga telah mengeluarkan surat pada 14 Oktober lalu yang isinya tidak merekomendasikan pelaksanaan PON Remaja 2017.

Menanggapi surat itu, Gubernur Jawa Tengah pun beritikad baik untuk melaksanakan kebijakan tersebut melalui surat balasan pada Rabu (19/10).

Jateng juga meminta kepada KONI Pusat untuk memperhatikan dan menindaklanjuti surat dari Kemenpora sesuai dengan mekanisme organisasi yang berlaku.

Sebenarnya, Kemenpora mengizinkan PON Remaja tetap digelar. Tapi, Kemenpora tidak bisa memberikan bantuan dana yang dibutuhkan oleh Jateng untuk melaksanakannya.

Menpora Imam Nahrawi menegaskan, ajang multievent nasional yang digelar harus terencana dan terukur dengan hasil akhir yang jelas.

Wacana lain menyebut, adanya penggabungan POPNAS dan PON Remaja sebagai solusi. Hanya saja, jika disatukan namanya harus tetap menggunakan POPNAS karena pos anggarannya sudah tercantum atas nama tersebut.

"Silakan yang punya ide siapa (menggabungkan POPNAS dan PON Remaja). Kami melihat bahwa sesuai saran Presiden semua harus berujung pada Olimpiade dan sekarang pemerintah punya kewajiban untuk mengarahkan itu.

"Jangan sampai ada anggaran yang tumpang tindih, karena kalau tidak begini semua pasti bikin event yang sama," ujar Imam yang ditemui di ruang rapat Komisi X DPR-RI Senayan, Jakarta, Kamis (20/10).

Meski demikian, Imam mempersilakan jika KONI pusat tetap mendukung penyelenggaraan PON Remaja baik secara moril maupun materil. Sebab, sejauh ini pihak Jateng juga setuju dengan gagasan pemerintah yang lebih fokus pada POPNAS. (jun)