Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris
Kemenpora, Gatot S Dewa Broto, mengatakan
PSSI bermasalah soal transparansi keuangan setelah anggota Exco Refrizal mengaku PSSI tidak punya uang untuk menggelar
Kongres Luar Biasa (KLB).
Gatot mengaku prihatin soal defisit anggaran yang saat ini dialami PSSI. Namun, yang jadi masalah adalah PSSI tidak pernah melaporkan keuangan kepada pemerintah.
Sejauh ini yang dilaporkan hanya bantuan yang diterima PSSI dari pemerintah untuk kepentingan tim nasional, seperti bantuan persiapan untuk tim menghadapi Asian Games.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Alangkah baiknya sebagai induk cabang olahraga yang baik pembinaannya di kami, mereka lapor ke pemerintah. Kami juga tidak akan kaku, satu sen pun kami tidak akan minta. Kalau tidak punya [uang] baru nyanyi. Itu namanya tidak profesional," ucap Gatot kepada
CNNIndonesia.com, Kamis (28/3).
 Anggota Exco PSSI, Refrizal, mengaku PSSI tidak punya uang untuk menggelar Kongres Luar Biasa. (CNN Indonesia/Arby Rahmat Putratama) |
Gatot mengungkapkan jelang pembekuan pada 2015, PSSI pernah berbenturan dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) soal transparansi keuangan publik. Pada saat itu, kata Gatot, mantan pengurus PSSI Hinca Panjaitan beralasan PSSI adalah organisasi yang tidak harus melaporkan keuangan ke publik.
Padahal, PSSI masih menerima bantuan dari pemerintah yang anggarannya dilakukan per kegiatan. Tanpa menyebutkan jumlah, pada 2019 Gatot mengatakan pemerintah telah menggelontorkan dana untuk persiapan menuju SEA Games 2019 Filipina.
"Di Undang-Undang Keterbukaan Informasi disebut berapapun anggaran yang diterima baik dari APBN maupun APBD wajib hukumnya dipublikasikan jika ada pihak mau tahu. PSSI bukan entitas tersendiri yang mengecualikan informasi publik. Ya buat kami, yang penting bantuan yang kami berikan dilaporkan," ucap Gatot.
Gatot berharap PSSI tidak menunda KLB karena ketersediaan anggaran. Kepengurusan PSSI saat ini juga diminta jangan menyalahkan masa lalu yang disebut mewariskan utang.
Menurut Statuta PSSI Pasal 68 tentang pendapatan ada empat pendapatan yang secara khusus diterima PSSI, mulai dari iuran tahunan keanggotaan, penerimaan yang dihasilkan dari hak pemasaran yang menjadi kewenangan PSSI, denda yang dijatuhkan oleh badan-badan yang berwenang berdasarkan statuta atau peraturan-peraturan lain yang ditetapkan oleh Komite Eksekutif PSSI, hingga iuran dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai PSSI.
"PSSI atau cabor lain jangan menyalahkan masa lalu. PSSI jangan salahkan La Nyalla [Mantan Ketua Umum PSSI La Nyalla Mattalitti] atau siapa pun. Yang memimpin PSSI harus berani menanggung risiko apa pun, termasuk keuangan," ucap Gatot.
(ttf/jal)