Jakarta, CNN Indonesia -- Manajer timnas taekwondo Indonesia, Pino Indra Perdana menyebut kegagalan tiga atlet tampil di Kualifikasi Olimpiade Tokyo 2020 karena masalah teknis.
Ketiga atlet itu adalah: Mariska Halinda (kelas 49kg), Muhammad Basam Raihan (58kg) dan Adam Yazid Ferdiansyah (68kg).
Tiga atlet tersebut tidak bisa bertanding meskipun sudah tiba di Amman, Yordania, tempat digelarnya Kualifikasi Olimpiade Tokyo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Pino, pihaknya sudah menyelsaikan pendaftaran secara manual dengan membalas email pendaftaran sesuai tahapan. Dijelaskan Pino, terdapat dua pendaftaran kejuaraan taekwondo yang menjadi Kualifikasi Olimpiade Tokyo: secara manual dan online.
Sementara itu, pendaftaran online dilakukan admin dari Pengurus Besar Taekwondo Indonesia (PB TI) langsung melalui GMS atau Global Management System. Namun untuk proses dan kelanjutannya, Pino mengaku tidak mengetahui.
"Yang saya lakukan sebagai manajer yaitu melakukan pendaftaran secara manual. Lebih ke administrasi soal akomodasi, urusan visa dan kebutuhan di sana. Hotel dan makan sudah di fasilitasi, kemudian nomor visa nomor pasport sudah saya lakukan. Termasuk pembayaran sudah saya lakukan sejak 27 April lalu," kata Pino kepada CNNIndonesia.com, Senin (24/5).
"Saya melakukan pendaftaran manual melalui email langsung ke OC atau panpelnya. Ada tahapannya semua kita ikuti. Soalnya kan agak ketat soal Covid-19, jadi ada beberapa formulir berkaitan sama medis," ucap Pino menambahkan.
 Ilustrasi timnas taekwondo Indonesia. (Saptono) |
Informasi tentang latar belakang penyakit terkait orang tua juga diminta penyelenggara. Pino menerangkan, seluruh urusan berkaitan dengan medis dan protokol kesehatan menyangkut Covid-19 dilakukan manajemen timnas.
Dalam pendaftaran itu, Pino menyebut ada yang berbeda antara OC dan GMS. Secara manual pendaftaran tiga atlet Indonesia sudah masuk, namun dari GMS datanya belum masuk.
Pino menyebut sudah membayar US$3.150 untuk akomodasi ketiga atlet selama di Yordania. Serta membayarkan uang pendaftaran sebesar US$100 per orang, atau total pendaftaran US$300 yang sudah masuk ke panitia penyelenggara pada 27 April atau sbelum penutupan pendaftaran pada 30 April 2021.
"Bahkan pada 6 Mei saya tanya lagi ke panitia penyelenggara apakah ada kelengkapan administrasi yang masih kurang? Kata mereka sudah beres semua, karena mereka tidak tahu info dari GMS," tutur Pino.
Berbekal pendaftaran manual itu, akhirnya tiga atlet tersebut berangkat ke Amman dari Korea Selatan, tempat pemusatan latihan (TC) tim taekwondo Indonesia selama enam minggu terakhir pada Minggu (17/5).
[Gambas:Video CNN]
Laporan Timnas Taekwondo Bisa Jadi Temuan BPK
Gatot S Dewa Broto tunggu laporan kegiatan PB TI di Kualifikasi Olimpiade Tokyo 2020. (CNN Indonesia/ Adhi Wicaksono)
Usai batal tampil di Kualifikasi Olimpiade Tokyo 2020 di Yordania, ketiga taekwondoin Indonesia kembali ke Tanah Air pada Sabtu (22/5) dengan tangan kosong.
"Kalau ditanya peluang sebenarnya yang dihadapi atlet elite dunia semua. Secara ranking atlet kita masih jauh lah. Tapi ini cara kami untuk berusaha meloloskan atlet ke Olimpiade. Kualifikasi jalan keluar terakhir, coba-coba cari keberuntungan," kata Pino Indra.
Dikonfirmasi terpisah, Sesmenpora Gatot S Dewa Broto mengatakan mendapatkan laporan keluhan dari PB TI pada 17 Mei malam, atau sebelum keberangkatan tiga atlet dari Korea Selatan ke Yordania.
Kemenpora akhirnya mengirimkan surat permohonan bantuan kepada Duta Besar Korea Selatan di Jakarta.
"Kenapa Kedubes Korea Selatan, karena Presiden Taekwondo dunia itu dari Korea Selatan. Kemenpora juga kirim surat ke Wakil Dubes RI di Amman. Intinya membantu agar timnas taekwondo bisa main di pra kualifikasi Olimpiade zona Asia."
"Menurut laporan, mereka sudah daftar tapi terkendala online. Tidak tahu mungkin pas daftar koneksinya up and down, tapi mengakunya kewajibannya sudah terpenuhi. Bayar registrasi administrasi. Jadi harapannya agar Dubes Korea di Jakarta bisa mengimbau Presiden taekwondo dunia," jelas Gatot.
Karena keberangkatan atlet taekwondo menggunakan APBN dari Kemenpora, Gatot berharap PB TI bisa memberikan bukti tertulis atas administrasi biaya yang dikeluarkan. Sebab jika tidak, diklaim bisa menjadi temuan di BPK (Badan Pemeriksa Keuangan).
"Kami mohon, terkait registrasi, komunikasi jangan mepet. Ini kan dibiayai APBN. Kami membayangkan ini akan jadi temuan BPK karena diangap Kemenpora tidak teliti melakukan pendampingan," tutur Gatot.
"Mereka sudah sampai sana dan tidak bisa main, tapi kan harus ada bukti tertulis dan mereka tidak mengirimkan itu ke kami buktinya sekarang," kata Gatot melanjutkan.
[Gambas:Video CNN]
