Ekosistem kendaraan listrik di negara tersebut perlahan mulai terbentuk.
Angka ini berada di atas negara lain seperti Australia, Jepang, India, dan tentunya Indonesia.
Tapi sebelummya, Anda perlu tahu jika kendaraan listrik dimulai salah satu alasannya adalah komitmen negara-negara di dunia untuk memerangi perubahan iklim. Komitmen ini yang kemudian dikenal sebagai Perjanjian Paris pada April 2016.
Ini menjadi kunci perjanjian utama yang mengikat tentang perubahan iklim. Ini menetapkan kerangka kerja global untuk menghindari perubahan iklim dengan membatasi pemanasan global hingga di bawah 2°C.
Para penandatangan Perjanjian Paris, termasuk Thailand kemudian. berkomitmen dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan ini.
Semua setuju jika perubahan iklim salah satunya disebabkan polusi akibat emisi kendaraan. Hal ini yang kemudian dijadikan catatan pemerintah Thailand yang disambut baik warganya.
Thailand yang mempersiapkan transformasi dari kendaraan internal combustion engine (ICE) ke EV bukanlah tugas mudah.
Sejak pengumuman peta jalan EV nasional awal 2022, pemerintah telah bekerja keras untuk meluncurkan masterplan dengan tujuan akhir mengubah negara menjadi negara produsen kendaraan listrik.
Rencana besar tidak hanya mencakup EV tetapi juga rencana pengembangan, pembuatan dan pasokan baterai, infrastruktur pendukung, termasuk stasiun pengisian dan manajemen jaringan listrik, serta pengembangan undang-undang dan peraturan terkait untuk memungkinkan implementasi komprehensif dan terintegrasi.
Peta jalan Thailand di industri kendaraan listrik ini juga mencakup berbagai jenis kendaraan termasuk sepeda motor, becak, bus, truk, dan kapal feri, mengutip global compliance news.
Pada 12 Mei 2021, ketua Komisi Kebijakan EV Nasional mengumumkan untuk mengubah Thailand menjadi 'koloni' masyarakat rendah karbon, kendaraan listrik yang akan berkontribusi setidaknya 30 persen dari total produksi kendaraan domestik pada 2030.
Thailand juga akan dilengkapi dengan 12 ribu stasiun pengisian cepat publik pada saat itu.
Pemerintah juga menggelar promosi penggunaan EV, kemudian mempertimbangkan insentif pajak dan non-pajak untuk produsen dan konsumen. Negara itu berkomitmen pada 2026-2030, setiap tahun akan memproduksi 725 ribu mobil penumpang listrik, termasuk pikap dan 675 ribu sepeda motor listrik.
Selain itu juga memberikan insentif promosi investasi kepada beberapa produsen dan suku cadangnya.
Praktis, penjualan mobil bensin dan diesel bakal dihentikan. Saat itu juga, pemerintah Thailand menargetkan sekitar 50 persen kendaraan listrik sudah dibuat secara lokal.
Toyota akui Thailand lebih maju
Bob Azam, Direktur Corporate Affairs PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) mengakui jika industri elektrifikasi di Thailand lebih menggeliat dari Indonesia.
Menurut Bob, Thailand lebih siap karena telah memulainya beberapa tahun silam, mulai dari program eco car untuk mesin bensin rendah emisi di bawah 1.200 cc. Thailand menyiapkan strategi itu untuk pasar otomotif domestik.
Industri otomotif Thailand terus bergerak dari tahun ke tahun dan kini memasuki era kendaraan listrik yang dirasa tidak begitu sulit untuk menerapkannya karena fundamental industrinya sudah siap.
"Thailand sudah start 10 tahun yang lalu dan intens sejak 3 tahun lalu dengan eco car policy," kata Bob.
Strategi Indonesia mempopulerkan kendaraan listrik
Indonesia juga tengah bersiap memasuki era industri kendaraan listrik dengan menyiapkan ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB).
Pemerintah telah membuat target 600 ribu unit produksi mobil listrik pada 2030 dan 2,45 juta unit sepeda motor listrik.
Untuk mencapai itu pemerintah Indonesia juga menelurkan berbagai macam aturan pada peta jalan kendaraan listrik yang dimulai dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai pada 12 Agustus 2019. Perpres 55/2019 menjadi aturan awal yang disebut sebagai payung hukum kendaraan listrik Indonesia.
Kemudian ada enam aturan pendukung lain yang diterbitkan kementerian mulai dari menyangkut insentif pajak sampai dengan berkaitan dengan produk.
Kini, untuk mendukung target dari kendaraan listrik, Presiden Joko Widodo dan pembantunya juga telah menerbitkan aturan baru lain antaranya terkait konversi hingga penggunaan kendaraan dinas dalam lingkungan pemerintahan.
Dalam peta jalan, pemerintah juga menyusun skema importasi KBLBB dalam Keadaan Terurai Lengkap dan Keadaan Terurai Tidak Lengkap sebagai bagian tahap pengembangan industrialisasi KBLBB di Indonesia.
Berdasarkan Peta Jalan Pengembangan KBLBB, pengembangan industri diawali melalui skema Completely Knock Down (CKD) sampai dengan tahun 2024, dilanjutkan dengan Incompletely Knock Down (IKD), dan Importasi secara part by part.
"Skema ini ditujukan agar diperoleh nilai tambah berupa peningkatan nilai TKDN melalui pendalaman manufaktur secara bertahap hingga 2030," kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengutip keterangan resmi.
Kata dia pendalaman manufaktur ini direncanakan untuk bisa melibatkan sebanyak-banyaknya pelaku industri komponen lokal pada proses bisnis pembuatan ekosistem industri kendaraan listrik.
Agus juga bilang menyatakan industri kendaraan listrik di Indonesia memiliki keharusan untuk memperhatikan pengembangan Industri komponen.
Sebab, sejumlah 1.550 perusahaan industri komponen yang terbagi dalam tiga tier selama ini menjadi pemasok utama komponen kendaraan Internal Combustion Engine (ICE). Sebagian besar di antaranya (anggota tier-2 dan tier-3) merupakan industri kecil dan menengah.
"Proses transisi industrialisasi dari kendaraan konvensional dan kendaraan listrik harus dapat semaksimal mungkin melibatkan sektor IKM yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional," kata dia.
Dalam peta jalan tersebut juga terdapat panduan penguasaan komponen utama kendaraan bermotor, yaitu baterai, motor listrik dan konverter.
"Dalam kerangka itu, kami juga memacu pengembangan industri baterai dari mulai proses perakitannya sampai dengan daur ulang baterai, sehingga Indonesia bisa punya industri baterai terintegrasi dan siap untuk mendukung ekosistem industri mobil berbasis listrik," kata Agus.
Pemerintah juga membangun infrastruktur Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU) dan Stasiun Pengisian Listrik Kendaraan Umum (SPKLU) yang tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia untuk menunjang penggunaan kendaraan listrik.
Sejauh ini produsen yang telah memproduksi mobil listrik di Indonesia baru dua, yaitu Hyundai dan Wuling. Sementara Toyota dikabarkan akan memproduksi mobil hybrid akhir tahun ini.
Di samping itu pasar domestik mobil elektrifikasi hingga Juli 2022 terpantau belum terlalu besar, porsinya hanya 0,9 persen dari total penjualan mobil di dalam negeri.
Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat kendaraan elektrifikasi yang termasuk mobil listrik murni (BEV), hybrid, plug in hybrid (PHEV) terjual 4.849 unit pada Januari-Juli 2022.
Penjualan BEV pada periode itu mencapai 626 unit, PHEV 10 unit, dan hybrid 4.213 unit. Total kontribusi kendaraan elektrifikasi sebesar 0,9 persen dari seluruh penjualan mobil sebanyak 561 ribu unit sampai Juli 2022.
Kendati cuma ribuan dan terlihat kecil, sebenarnya penjualan kendaraan elektrifikasi itu sudah melebihi total penjualan segmen ini pada 2021. Angka itu juga membuktikan penjualan domestik kendaraan elektrifikasi di Tanah Air terus tumbuh setiap tahunnya.
Selama 2021 mobil elektrifikasi terjual 3.205 unit atau 0,4 persen dari total pasar keseluruhan. Mobil hybrid merupakan kontributor penjualan mobil elektrifikasi pada tahun lalu yaitu 2.472 unit, sedangkan PHEV 46 unit, dan BEV 687 unit.
Penjualan mobil elektrifikasi pada 2021 tumbuh dari catatan total penjualan pada 2020 yaitu 1.324 unit (0,2 persen) dan pada 2019 sebanyak 812 unit (0,1 persen).
