Rayakan Ultah, Golkar Tepis Jegal Calon Ketum

Jakarta, CNN Indonesia -- Golkar merayakan ulang tahun ke-50 di Silang Barat Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Minggu (9/11), bersama ratusan warga ibu kota. Sejumlah petinggi partai itu yang hadir antara lain Wakil Ketua Umum Golkar Fadel Muhammad dan Ketua Dewan Pimpinan Pusat Golkar Tantowi Yahya serta Mahyudin.

Ulang tahun Golkar sesungguhnya jatuh pada 20 Oktober, namun baru hari ini dirayakan secara terbuka. Hampir semua pengunjung yang datang ke acara ultah Golkar kompak mengenakan pakaian putih berlambang Golkar dan bertuliskan ”50 Tahun Partai Golkar” di bagian belakangnya.

Pada kesempatan itu, pengurus Golkar membantah tudingan tujuh calon ketua umum Golkar yang menyebut ada pihak di internal partai yang berupaya menghambat pencalonan mereka. Tujuh calon ketum yang melempar tuduhan itu ialah Agung Laksono, Priyo Budi Santoso, Agus Gumiwang Kartasasmita, Zainuddin Amali, M. S. Hidayat, Airlangga Hartarto, dan Hajriyanto Thohari.

Mereka menandatangani surat pernyataan yang meminta partai tidak membuat kriteria pencalonan ketua umum yang mengada-ada. Mereka minta Golkar perpatokan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai yang ada.

Kekhawatiran ini ditepis oleh Ketua DPP Golkar Mahyudin. ”Golkar tidak menghambat,” kata dia di Monas, Jakarta.

Mahyudin membenarkan Ketua Umum Golkar saat ini, Aburizal Bakrie, bakal kembali mencalonkan diri sebagai ketua umum partai apabila mendapat dukungan signifikan dari kader. Saat ini, klaim Mahyudin, kader Golkar percaya Ical masih mampu memimpin Golkar.

Pilihan Redaksi Calon Ketum Golkar Minta Tak Ada Intimidasi Beringin Muda Siap Tantang Jagoan Tua Sulur Panjang Politik Beringin Jimat Kekuasaan Partai Kuning

Kekhawatiran tujuh calon ketua umum Golkar yang hendak maju menantang Ical muncul dari berkembangnya wacana di internal partai bahwa kader harus didukung oleh 10 Dewan Pimpinan Daerah Golkar tingkat I dan 30 persen Dewan Pimpinan Daerah Golkar tingkat II untuk dapat mencalonkan diri sebagai ketua umum dalam Musyawarah Nasional. Apabila wacana itu dibakukan menjadi aturan, maka kans Ical untuk kembali memimpin Golkar semakin terbuka. Sebaliknya, para pesaingnya bakal kesulitan memenuhi syarat itu.

Wacana aturan baru tersebut, menurut mantan ketua umum Golkar Jusuf Kalla, tidak demokratis. Ia meminta Golkar untuk demokratis dalam memilih ketua umum. ”Semua yang tidak demokratis harus diluruskan. Zaman Orde Baru Golkar boleh begitu, sekarang bukan lagi Orde Baru,” kata Kalla, Sabtu (8/11).

Golkar akan memilih ketua umumnya pada Musyawarah Nasional IX yang dijadwalkan berlangsung awal 2015.