Fraksi PKS akan membahas mengenai tepat atau tidaknya kebijakan pemerintah tersebut. “Apakah kenaikan harga BBM sangat dibutuhkan, apakah posisi pemerintah sudah tersudut, atau apakah tak ada alternatif lain,” kata Nasir saat dihubungi CNN Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Nasir melihat kebijakan pemangkasan subsidi BBM tidak disiapkan dengan baik oleh pemerintahan Joko Widodo. Ia juga mempertanyakan sejauh mana kesiapan pemerintah dalam menaikkan harga BBM terkait dengan kompensasi-kompensasi bagi rakyat.
Menurut Nasir, perlu ada strategi pengkondisian sebelum pemerintah mengumumkan kenaikan harga BBM. “Pemerintah tidak ada transparan dan akuntabel dalam mengelola BBM,” kata dia.
Menurut Nasir, kalau pemerintah bisa melakukan pengkondisian, maka kebijakan kenaikan harga minyak bisa lebih berbobot dan berkelas. “Tim Reformasi Tata Kelola Migas itu jangan dibentuk dadakan dan harus punya informasi komprehensif untuk melakukan pengkondisian,” ujar dia.
Presiden Joko Widodo dan sejumlah menterinya mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 2 000 untuk jenis premium dan solar, Seni malam (18/11). Premium naik dari Rp6.500 menjadi Rp 8.500, sedangkan solar dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500.