Golkar Ical Ilegal, Fadli Zon: Intervensi Orba Lebih Beradab

Jakarta, CNN Indonesia -- Elite Koalisi Merah Putih gerah dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang mengesahkan kepengurusan Golkar hasil Munas Ancol di bawah kepemimpinan Agung Laksono. Langkah Yasonna itu praktis membuat kepengurusan Golkar hasil Munas Bali di bawah Aburizal Bakrie (Ical) menjadi ilegal. (Baca Yorrys Raweyai: Mulai Hari Ini, Golkar Ical Ilegal)

Apalagi sebelum ini Yasonna juga mengesahkan kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar Surabaya dengan M Romahurmuziy sebagai ketua umumnya. Itu sebabnya KMP yakin pemerintah lewat Menteri Yasonna telah melakukan intervensi terhadap dua partai anggota koalisi mereka itu.

Pilihan Redaksi Agung cs Minta Pimpinan Fraksi Golkar Tinggalkan Sekretariat Bakal Dicopot, Ical cs Malah Mau Depak Kubu Agung dari Fraksi Golkar Ical: Ada Upaya Pembenturan KMP dengan Jokowi Demokrat Ingatkan Partai Lain Tak Recoki Urusan Golkar

Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menyatakan, jika dia Presiden RI, maka ia akan langsung memecat Yasonna dari jajaran menteri. Jika tidak, intervensi yang menurutnya dilakukan terhadap Golkar dan PPP akan merembet ke partai lain.

“Jika saya menjadi presiden, maka saya langsung pecat Yasonna hari ini juga,” ujar Fadli Zon, kesal. Menurut dia, menteri asal PDIP itu melakukan intervensi politik lewat kekuasaan prosedural.

Jika sampai partai lain ikut merasakan dampak terpecahnya Golkar dan PPP, ujar Wakil Ketua DPR itu, maka keadaan sudah makin berbahaya. Artinya, kata Fadli, hak partai untuk berdemokrasi telah direnggut oleh intervensi pemerintah.

Fadli juga mengatakan intervensi pemerintah terhadap partai politik di era Soeharto masih lebih baik ketimbang di masa pemerintahan sekarang. “Ini merupakan pelemahan terhadap demokrasi dan partai politik. Bahkan cara Orde Baru lebih beradab dalam melakukan intervensi," ujarnya.

Fadli pun menuding Yasonna berpura-pura. "Dia pura-pura bodoh padahal sedang menggergaji demokrasi," kata dia.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah yang juga anggota KMP berpendapat Menkumham sedang mempersulit langkah partai-partai yang tergabung dalam koalisi mereka, dan mempermudah jalan bagi partai-partai anggota Koalisi Indonesia Hebat. (agk)