Jokowi Sambangi DPR Pekan Depan Jelaskan Nasib Budi Gunawan

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno memastikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan mendatangi Kompleks Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Selatan, pada Senin (6/4) sekitar pukul 10.00 WIB.

Kunjungan tersebut, ungkap Tedjo, bertujuan untuk menjelaskan perihal pembatalan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri dan menggantinya dengan Wakapolri Komisaris Jenderal Badrodin Haiti.

Tedjo menyebutkan, pertemuan antara pimpinan eksekutif dan legislatif tersebut hanya membahas soal pergantian Kapolri, karena DPR hanya meminta penjelasan mengenai itu saja.

Pilihan Redaksi Jokowi Tak Ada Beban Beri Penjelasan Soal Batalnya BG ke DPR Jokowi Sepakat Datang ke DPR untuk Bicarakan Badrodin Andi Widjajanto: Hasil Rapat DPR Tentukan Kehadiran Jokowi Mensesneg Sebut Presiden Sudah Siapkan Penjelasan Soal BG

Ia pun mengaku telah diyakinkan oleh Ketua DPR Setya Novanto bahwa lembaganya tidak akan menyerang Presiden. "Tidak (akan menyerang). Sudah dijamin pimpinan DPR, Pak Setya Novanto. Kesepakatan, jadi Ketua DPR mengatakan akan membahas lebih singkat, hanya Kapolri saja," ujar Tedjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (1/4).

Sementara jawaban atas permintaan penjelasan itu, tutur Tedjo, sudah disiapkan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Namun, belum diketahui siapa saja yang akan ikut serta mendampingi Presiden dalam kunjungan tersebut.

Soal format pertemuan, Tedjo menjelaskan, tidak akan ada penjelasan tertulis yang diberikan. "Enggak perlu tertulis. Jadi lebih santai saja, penuh keakraban. Sebagai kunjungan balasan, karena DPR sudah ke Istana. Sekarang kami ke DPR. Lebih tepatnya silaturahmi," kata dia.

Menurut Tedjo, memang lebih bagus jika Presiden langsung bertemu dengan pimpinan DPR. "Lebih bagus Presiden temui DPR, suasana akrab. Walaupun 1-2 jam, suasana lebih akrab," ujar dia.

Namun, setelah pertemuan itu, masih harus ada mekanisme yang harus dilakukan oleh DPR sebelum akhirnya Badrodin bisa mengikuti uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) sebagai Kapolri. "Itu ada mekanismenya, serahkan pada mekanisme yang ada," kata dia.

(pit)