Rapat Konsolidasi Golkar Ical Hasilkan Tiga Kesepakatan

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Golongan Karya di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie dalam rapat konsolidasi yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta, Selasa malam (2/6), menghasilkan tiga poin sebagai kesimpulan.

Aburizal Bakrie, atau biasa disebut Ical, menyatakan semua ketua Dewan Pimpinan Daerah Golkar hadir di ruang rapat, dan semua peserta telah menyepakati tiga keputusan. (Baca: Konsolidasi Munas Riau, Agung Laksono Tak Tampak)

"Pertama adalah kami akan mengadakan rapat pimpinan nasional (rapimnas) dalam waktu singkat (atau dekat)," kata Ical saat ditemui di lokasi acara.

Poin kedua, kata Ical, ia beserta kubunya sepakat untuk melaksanakan islah meskipun Agung Laksono telah melanggar putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Pilihan Redaksi Ical: Musdalub Bali Tidak Melanggar Islah Konsolidasi Munas Riau, Agung Laksono Tak Tampak Pertemuan Ical-DPD I Bahas Putusan PN dan PTUN Kubu Agung Tuding Pertemuan Ical-DPD I Hanya Pencitraan Golkar Agung Laksono Tutup Mulut Soal Putusan PN Jakut

"Meskipun kita semua tahu saudara Agung Laksono telah melanggar satu keputusan PN Jakarta Utara dengan tetap mengadakan acara kepartaian padahal sudah dilarang, kami sepakat bersama untuk islah demi pilkada," kata Ical. (Baca: Kubu Ical Anggap Agung Cederai Kesepakatan Islah)

Adapun untuk poin kesepakatan terakhir adalah kubu pengurus Golkar versi Munas Bali menyerahkan semua penyelesaian masalah yang ada di daerah untuk diselesaikan daerah. "Seandainya tidak bisa diselesaikan di daerah maka akan diselesaikan di pusat," katanya.

Sebelumnya disebutkan agenda utama yang dibahas pada rapat Selasa malam adalah membahas isu nasional, termasuk soal islah.

"Agendanya adalah rapat nasional dan kita lihat masukan-masukan dari daerah," kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto di Hotel Sultan, Selasa malam (2/6).

Sedangkan Ketua DPP Firman Soebagyo mengatakan rapat tersebut membahas soal islah yang dilakukan akhir pekan lalu dan juga hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. (obs)