Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengungkapkan penyerapan pandangan dan aspirasi masyarakat atas calon Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso berdasarkan permintaan fraksi di DPR. Namun, Taufik enggan mengungkapkan berapa dan fraksi apa saja yang mengusulkan.
"Ini memang aspek teknis. Jadi tidak katanya dari pimpinan DPR," ujar Taufik di Gedung DPR, Jakarta, rabu (17/6).
Menurutnya, permintaan disampaikan untuk mengetahui netralitas dan profesionalitas Sutiyoso sebagai calon Kepala BIN setelah Presiden Joko Widodo resmi mencalonkannya mantan Gubernur DKI Jakarta itu yang kini menjabat Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Taufik mengatakan mekanisme ini pertama kali dilakukan dalam rangkaian uji kelayakan dan kepatutan calon Kepala BIN. Menurutnya, itu diperlukan karena publik ingin mengetahui konsep dan strategi Sutiyoso dalam memimpin BIN.
"Aspek kelengkapan dokumen juga pembahasan pimpinan DPR dan seluruh fraksi, bukan hanya di komisi terkait saja," ucap Taufik.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Sutiyoso bisa dilakukan terbuka dan tertutup. Gambaran besar konsep dan strategi Kepala BIN, harus bisa diketahui oleh publik lewat pengujian terbuka. Namun, untuk pendalaman, akan dilakukan secara tertutup.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengungkap kemungkinan tidak akan digelarnya rapat paripurna untuk membacakan surat pencalonan keduanya pada pekan ini. Padahal, Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan rapat paripurna kemungkinan akan dilakukan pada Kamis (18/6) mendatang.
Selain itu, Mahfudz sudah menghitung dan memperkirakan uji kelayakan dan kepatutan untuk calon Kepala BIN akan dilakukan pada 29-30 Juni mendatang.
Sutiyoso akan menggantikan tugas yang selama ini diemban Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Marciano Norman sejak 19 Oktober 2011 silam.
(pit)