Isu Rombak Kabinet Merebak, Menteri-Menteri Pasrah

Jakarta, CNN Indonesia -- Hawa mengenai pergantian kabinet kembali memanas hari-hari. Presiden Joko Widodo mengeluarkan sinyal perombakan kabinet setelah Hari Raya Idul Fitri. Ditanya soal itu, sejumlah menteri menanggapinya beragam.

Menteri Perindustrian Saleh Husin misalnya, kepada CNN Indonesia ia mengatakan lebih memilih fokus bekerja ketimbang sibuk berpikir nasibnya di Kabinet Kerja. Ia menyerahkan sepenuhnya keputusan itu kepada Jokowi sebagai orang nomor satu di Indonesia.

Pilihan Redaksi Kinerja Menteri Tjahjo: Kami Selesaikan UU Pilkada dan Pemda Selain Menteri, Luhut Sebut Reshuffle Sasar Pejabat Eselon Jokowi Putuskan Sendiri Rapor Merah hingga Hijau Menteri DPR: Kementerian Perekonomian Berpotensi Rapor Merah DPR Kritik Performa Menteri Ekonomi Jokowi Isu Rombak Kabinet, NasDem Minta Jatah Tak Berubah

"Yang penting kerja, kerja dan kerja saja. Tidak berpikir yang lain," kata Saleh kepada CNN Indonesia, kemarin.

Senada dengan Saleh, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya bahkan tidak mengetahui polemik wacana pergantian kabinet. Ia lebih memilih sibuk membereskan masalah kerusakan lingkungan di wilayah barat Indonesia dan sebagian di wilayah timur.

“Sudah beberapa waktu belum ke Godila (Gondangdia Lama-markas DPP NasDem), jadi infonya tidak dapat," ujar Siti.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengaku tidak was-was rencana perombakan kabinet dengan memberikan laporan kinerja kementeriannya. Menurut dia, Presiden memerlukan bahan yang komprehensif, yang tidak hanya sekedar dilihat, diperhatikan, dan didengar.

"Tapi Beliau juga perlu evaluasi berdasarkan assessment masing-masing dari menteri. Jadi menteri-menteri itu apa yang sudah dikerjakan enam bulan untuk melihat sama atau tidak dengan yang Presiden nilai," ujar Yuddy.

Politikus Partai Hanura itu menuturkan, Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto telah menyurati seluruh kementerian. "Dua hari dari kemarin. Paling lambat besok laporan dimasukkan ke Seskab dan Sesneg. Laporannya hanya dua halaman," ujar dia.

Meski demikian, Yuddy mengaku tidak tahu apakah laporan tersebut juga akan dijadikan bahan Presiden Jokowi dalam melakukan perombakan kabinet. Pasalnya, persoalan perombakan kabinet menjadi hak prerogatif presiden.

Ia berpendapat, seharusnya para menteri juga tidak was-was dengan permintaan Presiden kali ini. "Harusnya biasa saja. Kita di sekolah saja kan ada ujian, ada tugas, bikin ini, bikin itu. Pembagian rapor, itu biasa saja. Ada yang naik kelas, tidak naik kelas. Ranking tinggi. Ada yang dapat catatan dari guru. Itu sesuatu yang harus disikapi legowo," kata dia.

Sebelumnya Presiden menyebutkan bahwa ada kementerian yang kinerjanya mendapat nilai merah. "Ya ada. Merah, kuning, hijau. Biasa," ujar Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (18/6).

Meski demikian, ia enggan menyebutkan siapa saja menteri yang mendapatkan rapor berkinerja kurang baik itu. "Ada lah nanti. Kalau sudah selesai akan saya sampaikan," kata dia sambil tertawa. (Baca juga: Jokowi Minta Jajaran Menteri Berbenah dan Perbaiki Diri)

Hal ini disampaikan setelah seluruh kementerian mengumpulkan laporan kinerja November 2014-Mei 2015 dan perencanaan Juni-November 2015. Seluruh berkas laporan telah diterima Presiden pada hari itu.

Sang Kepala Negara mengaku belum sempat membaca seluruh laporan tersebut. "Belum saya baca sih, tapi sudah kumpul semuanya tadi siang," ujar dia.

Ia menyampaikan, selama ini selalu mengevaluasi kinerja menterinya melalui laporan-laporan dan juga pengecekan perkembangan hasil kerja di lapangan apakah sudah sesuai dengan perintah atau belum.

"Contoh kemarin di Lampung, setelah ground breaking saya tetap cek setelah 2,5 bulan di lapangan juga, laporan juga. Perkembangan setiap hari, setiap bulan, dan setiap minggu saya ikuti terus," kata dia. (pit/ded)