Koalisi Prabowo Klaim Tak Bakal Tergoda Posisi Menteri

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Presidium Koalisi Merah Putih Aburizal Bakrie mengatakan tidak akan ada kader dari partai yang tergabung dalam KMP duduk di kursi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Hal tersebut disampaikannya setelah acara buka puasa bersama para tokoh negara di rumah dinas Ketua DPR Setya Novanto.

"Enggak ada. Pasti itu. Kan nanyanya sama saya," ujar Ical, sapaan Aburizal Bakrie, di Jakarta, Selasa malam (23/6).

Selain Ical, terlihat pula Presiden Jokowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Persatuan Persatuan Pembangunan hasil Muktamar Jakarta Djan Faridz, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan dan sejumlah menteri dalam acara buka puasa bersama tersebut.

Pilihan Redaksi JK Sebut Jokowi Belum Bahas Komposisi Baru Kabinet Kerja Jokowi: Jangan Ganggu Menteri yang Sedang Bekerja Jelang Rombak Kabinet, PDIP Siapkan Calon Menteri Pengganti Jokowi Cermati Laporan Kerja Para Menteri

Ical juga mengatakan tidak ada pembahasan terkait reposisi kabinet dalam acara kebersamaan itu. Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Bali ini mengingatkan, reposisi kabinet merupakan kewenangan presiden dan juga dilakukan berdasarkan penilaian Jokowi sebagai Presiden. (Baca: Golkar Tak Perlu Dapat Jatah Kursi Menteri)

Hal serupa dikatakan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Menurutnya, Gerindra tidak berpikir untuk bergabung ke dalam pemerintahan. Prabowo mengatakan, hal yang harus diutamakan adalah kepentingan nasional.

Pernyataan itu didukung oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. "Di luar pemerintahan juga terhormat," ujar Zulkifli.

Isu reshuffle ini kembali menguat setelah Presiden Jokowi meminta seluruh kementerian dan lembaga untuk memberikan dua halaman laporan berisi capaian program dalam enam bulan lalu dan rencana program dalam enam bulan ke depan. Menanggapi hal tersebut, Jokowi menekankan hanya dia yang mengetahui hasil dari rapor para menterinya. (Baca Luhut: Presiden Cukup Data untuk Putuskan Reshuffle Kabinet)

Diketahui, laporan kinerja para menteri ini diminta Jokowi karena isu adanya perombakan kabinet akan dilakukan setelah Lebaran. Beberapa menteri dinilai publik kurang menunjukkan kinerja yang kurang baik. Salah satu yang disoroti adalah menteri di bidang perekonomian karena dinilai tidak cukup responsif menjaga kestabilan harga-harga pokok. (Baca PDIP: Menteri-menteri Ekonomi Kurang Gebrakan, Rombak Saja)

Saat ini seluruh laporan sudah terkumpul dan Presiden Jokowi mengatakan ada kementerian yang mendapatkan nilai merah. Namun, sampai saat ini ia belum mengumumkan hasilnya. (obs)