Komisi III Dukung Polri Punya Wewenang Menyadap seperti KPK

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Benny K Harman mendukung Polri punya wewenang penyadapan seperti Komisi Pemberantasan Korupsi. Alasannya, politikus Demokrat itu menilai KPK kewalahan dalam memberantas korupsi yang masif di Indonesia.

“KPK saja setengah mati (memberantas korupsi). Jadi perlu memperkuat Kepolisan, Kejaksaan, dan KPK ke depan," ujar Benny di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (26/6).

Pilihan Redaksi KPK Terancam Punah Yasonna Klaim Tak Tabrak Aturan Presiden Dorong Revisi UU KPK Kapolri Minta Kewenangan Penyadapan Seperti KPK Komisi III DPR Ingin Penyadapan KPK Diatur

Pertimbangan itu membuat Komisi III, sebagai mitra kerja Polri, mempertimbangkan untuk meloloskan permintaan Kepolisian untuk diberi wewenang menyadap.

Wakil Ketua Komisi III dari Gerindra, Desmond Junaidi Mahesa, mengatakan pada dasarnya setiap penegak hukum memang harus memiliki kewenangan penyadapan. Kendati demikian, wewenang penyadapan di antara lembaga penegak hukum harus diperjelas.

"Didudukkan dulu tiga lembaga ini (KPK, Polri, Kejaksaan) untuk membahas kewenangan penyadapan seperti apa yang mereka inginkan," ucap Desmond.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengemukakan keinginan institusinya untuk memiliki kewenangan penyadapan sehebat KPK. Menurutnya, jika kewenangan penyadapan Polri bisa seperti KPK, maka kinerja polisi bisa lebih hebat dan maju.

Keterbatasan wewenang penyadapan itu yang membuat polisi selama ini tidak bisa melakukan operasi tangkap tangan. Alat penyadapan, kata Badrodin, juga tidak bisa dijadikan alat bukti oleh Polri karena lembaganya tak diizinkan menyadap. (agk)