Kantor Staf Presiden dan BPKP Nilai Bersama Kinerja Menteri

Jakarta, CNN Indonesia -- Kantor Staf Presiden (KSP) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) untuk bekerjasama dalam pengawasan serta pengendalian program prioritas nasional.

Dua lembaga yang langsung berada di bawah Presiden ini berkomitmen untuk melakukan harmonisasi kelembagaan serta sinergi dalam verifikasi lapangan terhadap program-program yang menjadi janji Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan proses verifikasi dan pemantauan ini bukan dilakukan untuk menilai kinerja para menteri dan pimpinan lembaga. Menurut dia, KSP tak berkepentingan memberikan rapor kinerja menteri kepada Presiden Jokowi. (Lihat Juga: Jokowi: Saya Senang Tidak Ada yang Singgung Reshuffle)

Pilihan Redaksi Rekomendasi Reshuffle Mega ke Jokowi Sebatas Kader Partai JK Yakin Sri Mulyani Tolak Tawaran jadi Menteri Keuangan Jokowi Belum Bahas secara Khusus Perombakan Menteri Jokowi: Saya Senang Tidak Ada yang Singgung Reshuffle

“Jadi tak ada rapor merah, kuning, hijau, atau biru yang akan diberikan ke kementerian dan lembaga,” ujar Luhut di Gedung Bina Graha, Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (10/7). (Baca Juga: Bertemu Dua Jam, Jokowi Ajak Darmin dan Alex Bincang Ekonomi)

Sebelumnya, Luhut menyatakan bahwa Presiden Jokowi menerima masukan dari berbagai pihak terkait wacana perombakan (reshuffle) kabinet. Semua itu, ucap dia, dinilai telah cukup sebagai bahan pertimbangan Presiden. 

“Masukan tidak mesti dari saya. Ada banyak sumber seperti Sekretaris Kabinet, Sekretariat Negara, Wakil Presiden. Presiden sudah punya cukup data untuk membuat satu putusan terkait reshuffle,” kata Luhut kepada CNN Indonesia kala itu. 

Menurut Luhut, Presiden Jokowi tak pernah secara spesifik bicara soal kapan waktu reshuffle kabinet kepadanya. Ia pun menyerahkan keputusan reshuffle sepenuhnya kepada Presiden karena sesuai undang-undang hal tersebut menjadi hak prerogatif presiden. (Baca Juga: Tiga Parpol Sepakat Tak Mengemis Jatah Menteri ke Jokowi)

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah secara gamblang menyebut ada kementerian yang mendapat rapor merah. Hal itu ia sampaikan usai seluruh kementerian mengumpulkan laporan kinerja periode November 2014 hingga Mei 2015 sekaligus laporan perencanaan periode Juni hingga November 2015.

Jokowi mengatakan selalu mengevaluasi kinerja menterinya melalui berbagai laporan dan hasil kerja mereka di lapangan. Penilaian kinerja kementerian dibagi dalam kategori merah, kuning, dan hijau. Kementerian apa mendapat warna apa, menurut Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto, diputuskan sendiri oleh Jokowi.

“Sekretariat Kabinet mengumpulkan narasi dan matriks program untuk diserahkan ke Presiden. Lalu Presiden sendiri yang memilah-milah mana yang merah, kuning, atau hijau,” kata Andi.

Apa yang menjadi kriteria Presiden dalam memasukkan tiap kementerian ke dalam ketiga kategori tersebut, Andi mengaku tidak tahu.

Sumber CNN Indonesia menyatakan ada 17 menteri yang telah dievaluasi Istana. Dari jumlah itu, empat menteri telah ditandai dan diusulkan untuk diganti karena dinilai berkinerja buruk.

Keempat menteri yang diusulkan diganti itu seluruhnya berasal dari jajaran bidang ekonomi, yakni Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago. (utd)