Presiden Jokowi: Pilkada Serentak Harus Lancar dan Damai
Resty Armenia | CNN Indonesia
Kamis, 23 Jul 2015 17:58 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya mendeteksi potensi gangguan sekecil apa pun dan segera menyelesaikannya terkait dengan akan digelarnya pemilihan kepala daerah serentak. Isu kecil tidak boleh dibiarkan berkembang menjadi besar.
Karena itu, Presiden meminta segala persiapan dari sisi pemerintah pusat. “Termasuk pendanaan, harus sudah tuntas sesegera mungkin,” kata Presiden Jokowi dalam arahan pada Rapat Kabinet Terbatas tentang Pilkada Serentak, di Jakarta, Kamis (23/7).
Presiden berharap semua partai politik bisa mengikuti pilkada serentak yang akan digelar pada 9 Desember mendatang. Karena itu kalau ada masalah, KPU dan pemerintah harus sigap membantu mereka menemukan solusinya.
Presiden meminta Menkopolhukam, Menhukham, dan Mendagri serta KPU agar fokus ke Partai Golkar dan PPP untuk membantu kedua partai ini menemukan solusi terbaik agar kader-kader mereka bisa mengikuti pilkada serentak. (Baca: Aturan Pencalonan Direvisi, Golkar dan PPP Bisa Ikut Pilkada)
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya hari ini diundang oleh Presiden dan Wakil Presiden mengenai pengecekan terakhir pilkada serentak. “Rapat tadi diikuti Mendagri Menkumham, Panglima TNI, Kapolri, kepala staf, DKPP, Bawaslu, dan KPU,” tutur Tjahjo.
Tjahjo menyatakan sebanyak 269 daerah yang terdiri dari provinsi, kota/kabupaten pada prinsipnya siap melaksanakan pilkada serentak pada 9 Desember mendatang dan siap mengikuti tahapan pilkada yang disusun KPU baik diatur PKPU maupun peraturan yang ada.
Begitupun untuk soal anggaran, menurut Tjahjo secara umum tidak ada masalah. “Anggaran sudah 100 persen tercukupi walaupun masih ada yang belum. Sifatnya teknis. Dari data Kemendagri sudah terpenuhi semua hanya masalah teknis,” tutur politikus PDIP ini.
Dia menyebutkan sejauh ini masih ada 22 daerah yang masih dalam persetujuan anggaran negosiasi. “Secara prinsip data-data terkait pemilih sudah kami serahkan kepada KPU,” lanjut Tjahjo.
KPU Siap Selenggarakan Pilkada Serentak
Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik mengklaim sampai saat ini tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari akan digelarnya pemilihan kepala daerah serentak terkait adanya sengketa internal partai politik.
“Selagi belum ada putusan pengadilan yang terbaru maka Peraturan KPU itu yang berlaku,” kata Husni sesuai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Jokowi.
Husni menyatakan KPU selalu siap untuk merespons apapun aturan produk perundang-undangan yang terbaru. (Baca: Revisi Peraturan KPU Jadi Solusi Sekaligus Mendidik Partai)
“Dan kita sudah biasa bekerja dengan kondisi yang seperti itu. Termasuk misalnya MK kemarin membuat putusan JR terhadap perkara itu dan segera kita respons,” tutur Husni.
Husni menyatakan pihaknya dalam bekerja tinggal mengikuti aturan yang berlaku sehingga tidak perlu bingung memikirkan adanya opsi-opsi.
“Kami tidak bekerja seperti itu, kami bekerja jika satu produk sudab ditetapkan, maka kami bekerja berdasarkan yang sudah ditetapkan itu,” ujarnya.
Husni menambahkan bahwa nanti jika ada perubahan maka akan KPU tinggal melakukan perubahan dan bekerja dengan peraturan perubahan itu. “Jadi tak ada opsi-opsi yang lain,” ucap Husni.
(obs/obs)
Karena itu, Presiden meminta segala persiapan dari sisi pemerintah pusat. “Termasuk pendanaan, harus sudah tuntas sesegera mungkin,” kata Presiden Jokowi dalam arahan pada Rapat Kabinet Terbatas tentang Pilkada Serentak, di Jakarta, Kamis (23/7).
Presiden berharap semua partai politik bisa mengikuti pilkada serentak yang akan digelar pada 9 Desember mendatang. Karena itu kalau ada masalah, KPU dan pemerintah harus sigap membantu mereka menemukan solusinya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Begitupun untuk soal anggaran, menurut Tjahjo secara umum tidak ada masalah. “Anggaran sudah 100 persen tercukupi walaupun masih ada yang belum. Sifatnya teknis. Dari data Kemendagri sudah terpenuhi semua hanya masalah teknis,” tutur politikus PDIP ini.
Dia menyebutkan sejauh ini masih ada 22 daerah yang masih dalam persetujuan anggaran negosiasi. “Secara prinsip data-data terkait pemilih sudah kami serahkan kepada KPU,” lanjut Tjahjo.
KPU Siap Selenggarakan Pilkada Serentak
Ketua Komisi Pemilihan Umum Husni Kamil Manik mengklaim sampai saat ini tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari akan digelarnya pemilihan kepala daerah serentak terkait adanya sengketa internal partai politik.
“Selagi belum ada putusan pengadilan yang terbaru maka Peraturan KPU itu yang berlaku,” kata Husni sesuai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Jokowi.
Husni menyatakan KPU selalu siap untuk merespons apapun aturan produk perundang-undangan yang terbaru. (Baca: Revisi Peraturan KPU Jadi Solusi Sekaligus Mendidik Partai)
“Dan kita sudah biasa bekerja dengan kondisi yang seperti itu. Termasuk misalnya MK kemarin membuat putusan JR terhadap perkara itu dan segera kita respons,” tutur Husni.
Husni menyatakan pihaknya dalam bekerja tinggal mengikuti aturan yang berlaku sehingga tidak perlu bingung memikirkan adanya opsi-opsi.
“Kami tidak bekerja seperti itu, kami bekerja jika satu produk sudab ditetapkan, maka kami bekerja berdasarkan yang sudah ditetapkan itu,” ujarnya.
Husni menambahkan bahwa nanti jika ada perubahan maka akan KPU tinggal melakukan perubahan dan bekerja dengan peraturan perubahan itu. “Jadi tak ada opsi-opsi yang lain,” ucap Husni.
(obs/obs)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK