Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia Ismed Hasan Putro mengatakan perlu ada perombakan kabinet jilid dua atas menteri-menteri teknis di bidang ekonomi dalam Kabinet Kerja karena pasar memerlukan kepastian secara cepat yang dapat dijadikan landasan dalam membuat kebijakan.
"Yang didesak bagaimana konsolidasi tim teknis ekonomi di kabinet Jokowi," ujar Ismed di kawasan Cikini, Jakarta, Sabtu (21/8).
Ia mengatakan, saat ini pasar dan pelaku usaha melihat lemahnya sikap pemerintah dalam menangani mafia terutama di bidang pangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tingginya harga daging sapi yang kemudian mulai menjalar ke harga daging ayam, ujar Ismed, menjadi salah satu indikator perlunya perbaikan di tim teknis ekonomi Jokowi.
Ismed pun turut menyoroti masih penurunan nilai tukar rupiah terutama terhadap dollar. Hal serupa disampaikan Koordinator Gerakan Indonesia Bersih Adhie Massardi yang mengatakan belum ada perbaikan dalam nilai tukar rupiah selama sepuluh bulan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla.
Ia pun mengungkapkan banyak pakar atau pelaku ekonomi yang sempat mengatakan nilai tukar rupiah akan menguat secara signifikan bahkan mencapai Rp 10 ribu per dolar Amerika Serikat apabila Jokowi menjadi preside tidak terbukti. Saat ini nilai tukar rupiah terhadap dolar sekitar Rp 13. 964.
Partai NasDem selaku pendukung pemerintah pun akhirnya menyikapi hal tersebut. Politikus Partai NasDem Akbar Faisal mengungkapkan akan adanya perombakan Kabinet Kerja jilid dua terutama atas menteri-menteri teknis, yang terjun langsung ke lapangan.
"Kalau bertanya kenapa menteri teknis belum diganti, sabar setahu saya akan jilid dua," ujar Akbar Faisal.
Pernyataan itu disambut baik Ismed dengan mengatakan bahwa memang ada beberapa tim teknis yang perlu diberikan penyegaran untuk memperkuat kepercayaan pasar terutama investor terhadap Indonesia. Sektor itu adalah pertanian, perindustrian, dan keuangan.
Namun, ia berdalih saat ditanyai kembali apakah Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Perindustrian Saleh Husin dan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro perlu dicopot atau tidak.
"Penyegaran bukan berarti diganti. Bisa dirotasi atau pakai orientasi kebijakan yang membumi," tuturnya.
Pada 12 Agustus lalu, Presiden Jokowi merombak enam posisi di jajaran kabinetnya. Mereka yang diganti adalah Tedjo Edhy Purdijato, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan yang kemudian diganti Luhut Binsar Panjaitan.
Posisi Menteri Koordinator bidang Perekonomian yang dulu dijabat Sofjan Djalil, kini dijabat Darmin Nasution. Sofjan Djalil pun menggantikan Andrinof Chaniago sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.
Posisi Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo yang kini digantikan Rizal Ramli, Menteri Perdagangan yang kini dijabat Thomas Lembong meski sebelumnya dijabat Rachmat Gobel. Posisi Sekretaris Kabinet yang sebelumnya dijabat Andi Widjajanto pun sekarang diisi oleh Politikus Senior PDI Perjuangan Pramono Anung.
(pit)