Fadli Zon Gerah Mega Proyek DPR Dipersoalkan
Gilang Fauzi | CNN Indonesia
Kamis, 27 Agu 2015 06:26 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fadli Zon menilai media terlalu membesar-besarkan urusan rencana pengadaan gedung baru yang menjadi bagian dari usulan penataan kompleks parlemen di Senayan, Jakarta.
Menurut Fadli, urusan pengadaan gedung itu hanya persoalan kecil yang tidak sebanding dengan peliknya sengkarut perekonomian di Indonesia. Publik seakan-akan mempersoalkan urusan duit yang bakal digelontorkan untuk pengadaan gedung. Padahal, kata Fadli, gedung baru DPR adalah soal kebutuhan.
"Kalau misalnya bisa disulap malam ini gedung langsung ada, itu sudah cukup bagi kami," ujar Fadli saat ditemui di Gedung DPR, Rabu (26/8).
Usulan yang diajukan untuk pengadaan gedung baru itu dinilai tidak ada artinya dengan pengeluaran yang selama ini dihabiskan oleh pemerintah.
Menurut Fadli, pengeluaran kementerian dan lembaga pemerintah jauh lebih masif dibandingkan urusan kebutuhan gedung baru untuk wakil rakyat.
"Coba bandingkan dengan spending pemerintah yang mencapai lebih dari Rp 2ribu triliun. Masyarakat juga seharusnya bisa kritis membedahnya," kata dia.
Politisi Partai Gerindera itu mengaku tidak terlalu mengurusi persoalan teknis dari usulan pengadaan proyek tujuh tahap tersebut.
Sebab semua prosedur tahapan dari usulan pengadaan gedung itu pada akhirnya bakal dikemukakan kepada publik secara terbuka dan transparan.
"Jadi tidak perlu membesar-besarkan urusan gedung ini. Karena itu kan tahu juga sebagai alat untuk mendiskreditkan DPR," ujarnya.
Bagaimanapun, kata Fadli, pengadaan gedung merupakan bagian dari amanat yang dilindungi undang-undang sebagau wujud penunjang kegiatan dari parlemen yang telah menjadi representasi rakyat.
Dalam hal ini, pengadaan gedung baru pun merupakan kebutuhan yang tidak terelakkan bagi sebuah lembaga negara sebagaimana yang telah direalisasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan.
"Toh kami juga tidak mau memaksakan. Kalau saya pribadi tidak peduli, ada atau tidak. Tapi kalau kita ingin membangun DPR yang modern, kenapa mesti dihalang-halangi," kata Fadli. (meg)
Menurut Fadli, urusan pengadaan gedung itu hanya persoalan kecil yang tidak sebanding dengan peliknya sengkarut perekonomian di Indonesia. Publik seakan-akan mempersoalkan urusan duit yang bakal digelontorkan untuk pengadaan gedung. Padahal, kata Fadli, gedung baru DPR adalah soal kebutuhan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Fadli, pengeluaran kementerian dan lembaga pemerintah jauh lebih masif dibandingkan urusan kebutuhan gedung baru untuk wakil rakyat.
Politisi Partai Gerindera itu mengaku tidak terlalu mengurusi persoalan teknis dari usulan pengadaan proyek tujuh tahap tersebut.
Sebab semua prosedur tahapan dari usulan pengadaan gedung itu pada akhirnya bakal dikemukakan kepada publik secara terbuka dan transparan.
"Jadi tidak perlu membesar-besarkan urusan gedung ini. Karena itu kan tahu juga sebagai alat untuk mendiskreditkan DPR," ujarnya.
Bagaimanapun, kata Fadli, pengadaan gedung merupakan bagian dari amanat yang dilindungi undang-undang sebagau wujud penunjang kegiatan dari parlemen yang telah menjadi representasi rakyat.
Dalam hal ini, pengadaan gedung baru pun merupakan kebutuhan yang tidak terelakkan bagi sebuah lembaga negara sebagaimana yang telah direalisasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Mahkamah Agung, dan Badan Pemeriksa Keuangan.
"Toh kami juga tidak mau memaksakan. Kalau saya pribadi tidak peduli, ada atau tidak. Tapi kalau kita ingin membangun DPR yang modern, kenapa mesti dihalang-halangi," kata Fadli. (meg)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK