Fraksi-fraksi Siap Debatkan Kenaikan Tunjangan DPR di Banggar

Jakarta, CNN Indonesia -- Beberapa fraksi siap menyuarakan kekurangsetujuannya di Badan Anggaran DPR terkait rencana kenaikan tunjangan dewan dalam waktu dekat. Sikap sejumlah fraksi itu terkait pernyataan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang mengimbau agar fraksi memperdebatkan rencana tersebut di Banggar, bukan hanya ke media.

Ketua Fraksi Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan anggota Banggar dari Fraksi Gerindra sudah mengetahui apa yang harus dilakukannya saat pembahasan kenaikan tunjangan dewan. Itu dikarenakan fraksi yang dipimpinnya menilai tidak tepat untuk menaikkan tunjangan dewan saat situasi ekonomi Indonesia belum membaik.

Pilihan Redaksi PDIP Tolak Kenaikan Tunjangan DPR Karena Kondisi Ekonomi Sekjen DPR Bantah Kenaikan Tunjangan untuk Tingkatkan Kinerja Sekjen DPR Enggan Disebut Inisiator Kenaikan Tunjangan Dewan Kinerja Tak Optimal, PPP Sebut DPR Tak Pas Bahas Tunjangan Banggar Sebut Setjen Inisiator Kenaikan Tunjungan Dewan

Tak hanya itu, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra ini mengimbau agar surat persetujuan Kementerian Keuangan akan rencana ini dapat dikaji ulang bahkan direvisi. Senada, Ketua DPP Gerindra Desmond J Mahesa menilai perlu adanya peninjauan ulang dari rencana ini.

"Harus dipikir ulang karena kepentingan rakyat yang utama," ucap Desmond di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (17/9). (Baca: Gerindra: Revisi Surat Persetujuan Menkeu Soal Tunjangan DPR)

Penilaian serupa disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarifuddin Hasan. Ia mengatakan fraksi yang dipimpin Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) akan turut meneriakkan "jangan" saat pembahasan di Banggar.

Menurutnya, itu perlu dilakukan karena anggota dewan sudah tak memerlukan kenaikan tunjangan. Sebab, tunjangan yang diterima saat ini, baginya telah mencukupi. Ia menyebut anggota dewan harus turut prihatin dengan kondisi ekonomi yang dialami saat ini.

"Enggak (hanya menolak ke media). Pasti akan disampaikan ke Banggar," ucap Syarief Hasan.

Namun, ia menyebut keputusan akhir akan diambil melalui musyawarah. Menurutnya, Fraksi Demokrat tidak dapat berdaya apabila mayoritas fraksi lainnya setuju dengan rencana kenaikkan tunjangan.

Senada, Wakil Ketua Fraksi NasDem Johnny G Plate mengatakan fraksinya nanti tak hanya akan menyuarakan kekurang setujuannya di Banggar. Ia mengatakan di internal fraksi saat ini tengah mengkaji apakah nantinya kenaikan tunjangan ini perlu diterima atau tidak.

"Kalau itu dibayarkan, layak enggak itu kami terima? Melihat situasi Indonesia seperti ini," ucapnya.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pun turut siap menyuarakan penundaan rencana kenaikkan tunjangan. (Baca: PDIP: Kenaikan Tunjangan DPR Bikin Malu)

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meminta kepada fraksi lainnya untuk satu suara menekankan penundaan yang rencananya telah direstui Menteri Keuangan.

"Tidak ada salahnya DPR mengembangkan seluruh sensitifitas kerakyatannya dalam menyikapi hal ini," kata Hasto. (obs)