Bentuk Pansus Pelindo II, Fraksi-fraksi DPR Sodorkan 30 Nama
Gilang Fauzi | CNN Indonesia
Selasa, 06 Okt 2015 10:50 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Sebanyak 10 partai yang menduduki fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat akan mulai berembuk untuk mengajukan perwakilan yang bakal diplot sebagai bagian dari anggota Tim Panitia Khusus (Pansus) dalam mengawal penanganan hukum kasus dugaan tindak pidana korupsi di Pelindo II.
Anggota Komisi III Dwi Ria Latifah menyatakan pengesahan Pansus Pelindo II telah disikapi oleh seluruh fraksi dengan menyetorkan nama ke Badan Musyawarah DPR.
"Dari Bamus (Badan Musyawarah) nanti akan diserahkan ke pimpinan, lalu disahkan dalam Sidang Paripurna selanjutnya. Kami telah sepakat untuk segera membentuk tim pansus ini," ujar Dwi saat dikonfirmasi Selasa (6/10).
Sementara itu, inisiator Pansus Pelindo II Masinton Pasaribu menyatakan tim pansus bakal melibatkan lintas komisi di DPR. Meski pembentukan pansus digagas oleh Komisi III, anggota tim nantinya bakal mengikutsertakan anggota dewan yang ada di Komisi V, VI, IX, dan XI.
"Jumlah anggota pansus paling banyak 30 orang. Karena ini lintas fraksi dan komisi, kami berharap semua bisa ikut terlibat," kata Masinton.
Politikus PDI Perjuangan itu menyatakan, jika anggota tim pansus sudah terbentuk, mereka akan melakukan rapat pleno untuk menyusun agenda kerja dan agenda rapat Pansus Pelindo II.
"Termasuk menentukan siapa saja yg akan dipanggil untuk dimintai keterangan dan didalami melalui Pansus Pelindo II," kata Masinton.
Pimpinan parlemen telah menyetujui usulan pembentukan pansus Pelindo II dalam Rapat Paripurna DPR yang digelar Senin kemarin.
Pimpinan DPR diwakili Fahri Hamzah menyatakan usulan pembentukan pansus disetujui setelah mendapatkan restu dari 299 anggota yang hadir dalam rapat paripurna.
"Apakah kita dapat menyetujui usulan ini?" tanya Fahri kepada hadiri Rapat Paripurna. Mendapat respons setuju secara serempak, Fahri langsung mengetok palu.
"Dengan ini kita telah menyetujui pembentukan hak angket penyelidikan pansus Pelindo II," ujar Fahri.
Fahri lantas menginstruksikan fraksi-fraksi yang ada di DPR untuk segera menyerahkan nama-nama yang bakal diwakilkan sebagai anggota pansus Pelindo II. Pengesahan Tim Pansus Pelindo II bakal disahkan pada agenda sidang paripurna berikutnya.
Ketua Komisi III Aziz Syamsudin menyatakan usulan pembentukan Pansus Pelindo II merupakan tindak lanjut dari rapat dengar pendapat antara Komisi III dengan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti pada tanggal 8 September 2015.
Kala itu anggota lintas fraksi dan komisi DPR satu suara menyetujui pembentukan pansus Pelindo II. Anggota dewan merasa perlu mengawal proses penegakan hukum di perusahaan pelat merah tersebut.
"Nantinya pansus akan melakukan analisa, evaluasi, dan memberikan rekomendasi baik langsung maupun tidak langsung terhadap penanganan kasus di Pelindo II," ujar Aziz saat membacakan usulan Komisi III di sela sidang paripurna.
Kasus Pelindo II bermula saat Penyidik Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim) menggeledah kantor PT Pelindo II di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (28/8). Penggeledahan dilakukan terkait dugaan korupsi pengadaan mobil crane.
"Ada pengadaan mobile crane yang kami duga tak sesuai aturan. Maka itu kami geledah untuk mencari alat-alat bukti," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Brigadir Jenderal Victor Edison Simanjuntak saat dikonfirmasi.
Penggeledahan tersebut membuat berang Direktur PT Pelindo II, Richard Joost Lino dan membuat beberapa pejabat langsung berkomentar tentang penggeledahan tersebut. Lino bahkan mengancam mundur dari jabatannya sebagai Dirut Pelindo II jika Presiden Joko Widodo tidak membereskan masalah tersebut. (utd)
Anggota Komisi III Dwi Ria Latifah menyatakan pengesahan Pansus Pelindo II telah disikapi oleh seluruh fraksi dengan menyetorkan nama ke Badan Musyawarah DPR.
Sementara itu, inisiator Pansus Pelindo II Masinton Pasaribu menyatakan tim pansus bakal melibatkan lintas komisi di DPR. Meski pembentukan pansus digagas oleh Komisi III, anggota tim nantinya bakal mengikutsertakan anggota dewan yang ada di Komisi V, VI, IX, dan XI.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Politikus PDI Perjuangan itu menyatakan, jika anggota tim pansus sudah terbentuk, mereka akan melakukan rapat pleno untuk menyusun agenda kerja dan agenda rapat Pansus Pelindo II.
Pimpinan parlemen telah menyetujui usulan pembentukan pansus Pelindo II dalam Rapat Paripurna DPR yang digelar Senin kemarin.
Pimpinan DPR diwakili Fahri Hamzah menyatakan usulan pembentukan pansus disetujui setelah mendapatkan restu dari 299 anggota yang hadir dalam rapat paripurna.
"Apakah kita dapat menyetujui usulan ini?" tanya Fahri kepada hadiri Rapat Paripurna. Mendapat respons setuju secara serempak, Fahri langsung mengetok palu.
"Dengan ini kita telah menyetujui pembentukan hak angket penyelidikan pansus Pelindo II," ujar Fahri.
Fahri lantas menginstruksikan fraksi-fraksi yang ada di DPR untuk segera menyerahkan nama-nama yang bakal diwakilkan sebagai anggota pansus Pelindo II. Pengesahan Tim Pansus Pelindo II bakal disahkan pada agenda sidang paripurna berikutnya.
Ketua Komisi III Aziz Syamsudin menyatakan usulan pembentukan Pansus Pelindo II merupakan tindak lanjut dari rapat dengar pendapat antara Komisi III dengan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti pada tanggal 8 September 2015.
Kala itu anggota lintas fraksi dan komisi DPR satu suara menyetujui pembentukan pansus Pelindo II. Anggota dewan merasa perlu mengawal proses penegakan hukum di perusahaan pelat merah tersebut.
"Nantinya pansus akan melakukan analisa, evaluasi, dan memberikan rekomendasi baik langsung maupun tidak langsung terhadap penanganan kasus di Pelindo II," ujar Aziz saat membacakan usulan Komisi III di sela sidang paripurna.
Kasus Pelindo II bermula saat Penyidik Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim) menggeledah kantor PT Pelindo II di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (28/8). Penggeledahan dilakukan terkait dugaan korupsi pengadaan mobil crane.
"Ada pengadaan mobile crane yang kami duga tak sesuai aturan. Maka itu kami geledah untuk mencari alat-alat bukti," kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Brigadir Jenderal Victor Edison Simanjuntak saat dikonfirmasi.
Penggeledahan tersebut membuat berang Direktur PT Pelindo II, Richard Joost Lino dan membuat beberapa pejabat langsung berkomentar tentang penggeledahan tersebut. Lino bahkan mengancam mundur dari jabatannya sebagai Dirut Pelindo II jika Presiden Joko Widodo tidak membereskan masalah tersebut. (utd)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK