Jakarta, CNN Indonesia -- Fraksi-fraksi partai politik di parlemen menyetujui wacana pemeriksaan urine narkotik anggota dewan yang diusulkan Wakil Ketua DPR Fadli Zon.
Usulan tersebut dianggap perlu mendapat dukungan dan dinilai sebagai bentuk komitmen anggota dewan terhadap pemberantasan narkotik.
Juru bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani bahkan mengusulkan pemeriksaan dilakukan secara mendadak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Harus didukung semua fraksi, PPP sangat setuju, tidak boleh terjadwal," kata Arsul di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (26/2).
Arsul menyarankan wacana tersebut dibahas bersama dalam rapat konsultasi pengganti badan musyawarah (Bamus), untuk kemudian disampaikan dan diputuskan di rapat paripurna. Dia meyakini tak akan ada yang keberatan terhadap wacana tersebut.
Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Jazuli Juwaini menyatakan pihaknya telah bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional untuk melakukan tes urine bagi anggota dan staf ahli di fraksinya.
"Itu akan dilaksanakan hari Senin depan. Kami Fraksi PKS sudaj melayangkan surat krjasama dengan BNN," kata Jazuli melalui keterangan tertulisnya.
Fraksi Partai Hanura, PKB dan NasDem juga sepakat dengan wacana ini. Menurut Sekretaris Fraksi Partai Hanura Dadang Rusdiana, parlemen harus bisa memberikan contoh sebagai lembaga yang bebas dari narkoba.
"Makanya anggota DPR harus bisa buktikan bahwa dia bersih dari barang-barang haram seperti itu (narkotik)," kata Dadang lewat pesan singkatnya.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon sebelumnya mengusulkan, agar dilakukan tes urine atau pemeriksaan narkoba oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) kepada setiap anggota dewan.
"Bisa saja berkala. Waktu itu sudah ada wacana dengan BNN, biar setiap anggota DPR RI, termasuk DPRD Provinsi, kabupaten/kota, juga di tingkat eksekutif di setiap lembaga/kementerian itu perlu diperiksa," ujar Fadli.
Menurutnya, setiap anggota dari seluruh fraksi harus siap jika terdapat pemeriksaan narkotik sebagai wujud komitmen memberantas narkotik.
(gil)