Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Kebangkitan dan Persatuan Indonesia (PKPI) mengalami konflik yang berujung pada lahirnya kepengurusan ganda yang diperebutkan oleh para purnawirawan TNI. Satu kepengurusan dipimpin oleh Jenderal (purn) AM Hendropriyono, dan satu lagi digawangi oleh Mayor Jenderal (purn) Haris Sudarno.
Pakar politik CSIS Arya Fernandes berpendapat perebutan kursi Ketua umum PKPI oleh para purnawirawan jenderal bukan hal janggal, sebab elite partai itu memang diisi jajaran pensiunan jenderal.
"PKPI ini sejarahnya dibangun oleh para purnawirawan jenderal, jadi pertarungan seperti sekarang masuk akal," ujar Arya kepada
CNNIndonesia.com, Selasa (30/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dualisme kepengurusan di tubuh PKPI, menurut Arya, mengindikasikan demokrasi di internal partai tak berjalan sebagaimana mestinya. Prosedur yang muncul sebelum pelaksanaan pemilihan ketua umum baru PKPI, ujarnya, dianggap menguntungkan satu pihak tapi merugikan pihak lain.
Itulah penyebab munculnya kepengurusan ganda. "Seandainya demokrasi internal bekerja, maka ada mekanisme yang disepakati oleh setiap kader."
Sebelumnya, Hendropriyono mengklaim terpilih menjadi orang nomor satu PKPI secara aklamasi. Hendro pernah menjadi orang penting di Kopassus dan memimpin Badan Intelijen Negara pada era pemerintahan Megawati Soekarnoputri.
Mantan jenderal bintang empat itu berkata, pemilihan tersebut terjadi Sabtu pekan lalu, pada kongres luar biasa yang dihadiri seluruh perwakilan pengurus daerah.
Tak lama setelah Hendro mempublikasikan kemenangannya, Haris Sudarno angkat bicara. Haris adalah mantan Panglima Kodam V Brawijaya yang pensiun dengan dua bintang di pundaknya. Partai Kebangkitan Bangsa sempat mengusungnya pada sebuah pemilihan kepala daerah.
Haris mengklaim, pada kongres PKPI yang berlangsung 22 hingga 23 Agustus, pengurus partai tersebut memilihnya secara aklamasi menjadi ketua umum.
"Saya ditunjuk sampai terbentuk kepengurusan yang baru," ujarnya. Haris juga menuding forum yang memilih Hendro sebagai pertemuan abal-abal.
Kursi ketua umum PKPI sebelumnya diduduki Sutiyoso. Purnawirawan jenderal berbintang tiga itu melepaskan jabatan kepartaiannya usai ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Kepala BIN.
Sutiyoso tampak enggan mencampuri urusan politik PKPI. "Saya selama ini sudah tidak aktif. Sebaiknya tanya kepada Haris saja," ujarnya.
(wis/agk)